Efek Ma'ruf Amin Jadi Cawapres, Isu SARA akan Bergeser ke Ekonomi

ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari
Calon presiden petahana Joko Widodo didampingi calon wakil presiden Ma\'ruf Amin dan para petinggi partai politik pendukung tiba di Gedung Joang, Jakarta, Jumat (10/8/2018).
Penulis: Dimas Jarot Bayu
Editor: Yuliawati
20/8/2018, 16.03 WIB

Kalangan politisi dari dua kubu, baik pendukung pasangan Joko Widodo- Ma'ruf Amin mau pun Prabowo Subianto-Sandiaga Uno memperkirakan isu politik identitas tak akan laku digunakan dalam Pilpres 2019. Terpilihnya Ma'ruf yang juga Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI), dinilai akan meredam isu Suku, Agama, Ras dan Antargolongan (SARA) yang kerap menyerang Jokowi.

Selain menjabat sebagai pimpinan MUI, Ma'ruf merupakan tokoh religius yang cukup dihormati dalam lanskap politik nasional. Selain itu, Ma'ruf merupakan Rais A'am Nahdlatul Ulama (NU), salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia.

"Artinya kubu Prabowo kehilangan isu untuk bicara politik identitas," kata Ketua DPP PDIP Andreas Hugo Pareira di Jakarta, Senin (20/8).

(Baca juga: Sepekan Daftar Pilpres, Prabowo-Sandi Lobi Maraton ke Golkar dan NU)

Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi pun menilai kans penggunaan politik identitas dalam Pilpres 2019 akan semakin mengecil. Dia mengakui isu SARA semakin sulit dimainkan karena Jokowi memilih Ma'ruf sebagai cawapres.

Viva juga menilai, efek berkurangnya isu politik identitas karena pasangan Prabowo, yakni Sandiaga bukan tokoh religius. "Dengan adanya dua pasangan itu, saya rasa dari sisi pengaruh politik identitas itu sudah mulai longgar," kata Viva.

Wakil Ketua Umum Gerindra Ferry Juliantono mengklaim Sandiaga dipilih lantaran lebih tepat untuk menyelesaikan persoalan ekonomi. Sebab, Sandiaga merupakan pelaku ekonomi yang cukup terkenal di Indonesia.

(Baca juga: Jokowi Andalkan Ma'ruf Amin untuk Perkuat Ekonomi Umat)

Sandiaga merupakan pendiri dari konsultan keuangan PT Recapital Advisors dan perusahaan investasi PT Saratoga Investama Sedaya. Sandiaga juga pernah menjadi Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) pada 2005-2008. Sandiaga pun sempat aktif di Kamar Dagang dan Industri (Kadin) sejak 2004.

"Kami butuh figur nasionalis-ekonomi, terutama ekonomi mikro," kata Ferry.

Dengan diduetkannya Prabowo-Sandiaga, Ferry pun memastikan kampanye mereka ke depan akan lebih difokuskan kepada isu ekonomi, seperti penyediaan lapangan kerja dan stabilitas harga barang-barang pokok.

"Ke depan kampanye kami memutuskan menggunakan isu ekonomi. Tidak benar kami menggunakan politik identitas," kata Ferry.

Peneliti dari The Center for Strategic and International Studies (CSIS) Arya Fernandes menilai tepat bila kubu Prabowo menggunakan isu ekonomi ketimbang serangan SARA.

"Kalau dia (Prabowo) bawa platform ekonomi akan menggoyang Jokowi," kata Arya, beberapa waktu lalu. 

Politik identitas tak selamanya efektif

Figur religius dianggap penting lantaran kekhawatiran berkembangnya isu politik identitas dalam Pilpres 2019. Kekhawatiran ini dipicu sejak Gerakan Nasional Pembela Fatwa (GNPF) MUI melakukan demontrasi 212 pada 2 Desember 2016 saat Pilkada DKI Jakarta 2017.

Gerakan 212 menuntut eks Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus penistaan agama. Sejak gerakan tersebut, intoleransi politik menguat di berbagai daerah.

(Baca juga: Prabowo-Sandiaga Klaim Ingin Berkuasa Agar Tak Ada Lagi Orang Miskin)

Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi mengatakan kekhawatiran berkembangnya politik identitas juga terekam dalam Pilkada 2018 dengan maraknya duet nasionalis-religius. Hanya saja, dia menilai strategi tersebut belum tentu efektif digunakan di seluruh wilayah.

Burhanuddin menjelaskan, politik identitas hanya bekerja signifikan dalam wilayah yang komposisi SARA tidak terlalu timpang. Beberapa daerah yang dianggap politik identitasnya bekerja signifikan, antara lain Jakarta, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Sumatera Utara.

Di Jakarta misalnya, komposisi etnis dianggap tidak terlalu timpang karena Jawa 35%, Betawi 28%, Sunda 16%, Tionghoa 7%. Hal tersebut dapat menjelaskan mengapa isu politik identitas begitu efektif bekerja selama Pilkada DKI Jakarta 2017.

Sementara di kawasan Jawa Barat dengan komposisi etnisnya didominasi Sunda dan mayoritas masyarakatnya beragama Islam, isu tersebut tak berlaku. "Polanya politik identitas itu di wilayah satu bisa bekerja, di wilayah lain tidak bekerja," kata Burhanuddin, beberapa waktu lalu.

Peneliti senior dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro menyarankan agar ke isu SARA tak lagi digunakan sebagai strategi pemenangan pemilu. Menurutnya, lebih baik jika kompetisi politik di Indonesia dapat lebih berfokus pada kompetensi rekam jejak, dan program kandidat selama Pilpres 2019.

Siti menjelaskan, berkembangnya intoleransi saat ini merupakan hasil keteledoran elit menggunakan politik identitas dalam kampanye, baik dalam Pemilu 2014 maupun Pilkada DKI 2017. Sebelum perhelatan tersebut, Siti menilai identitas personal tak pernah menjadi masalah.

Pada Pemilu 2009 misalnya, baik pasangan Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono atau Megawati Soekarnoputri-Prabowo Subianto sama-sama berlatar nasionalis-nasionalis. Tak ada sosok dari dua pasangan tersebut memiliki figur religius.

"Jadi tak usah membahas (isu agama) itu karena takut kalah," kata dia.