Luhut Akan Minta Anggaran Khusus untuk Pengelolaan Sampah

ANTARA FOTO/Raisan Al Farisi
Penulis: Ihya Ulum Aldin
4/7/2018, 11.19 WIB

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan berencana untuk mengajukan anggaran khusus untuk penanggulangan sampah nasional. Dia menilai sampah merupakan masalah serius yang memerlukan pendanaan besar dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Nantinya, pemerintah akan mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) mengenai penanganan sampah nasional. Setelah payung hukumnya siap, Luhut akan mengajukan anggaran untuk program ini dalam rancangan perubahan APBN 2018.

“Tahun ini kami mungkin akan ajukan anggaran khusus mengenai itu, karena tidak bisa ditunggu-tunggu juga sih,” kata Luhut di kantornya pada Selasa (3/7). (Baca Ekonografik: Sedotan Plastik Mengancam Bumi)

Meski begitu, Luhut mengaku masih belum bisa memperkirakan berapa besar anggaran yang dibutuhkan dan akan dialokasikan dari APBN. Hal ini masih perlu pembahasan lebih lanjut oleh pemerintah. Penanganan sampah juga akan menjadi salah satu bagian dari program pembangunan nasional.

Penanganan sampah ini tidak akan selamanya mengandalkan anggaran negara. Luhut menjelaskan sampah-sampah ini bisa menghasilkan uang, dengan pengelolaan yang benar. Dia mencontohkan pengelolaan sampah menjadi energi. Sampah plastik bisa diubah menjadi bahan bakar minyak dan sampah organik bisa menjadi gas atau bahan bakar nabati.

(Baca: Bank Dunia, Denmark & Norwegia Suntik Dana Atasi Sampah di Indonesia)

Dia mengakui persoalan sampah merupakan masalah besar yang harus segera diselesaikan. Pemerintah pun harus segera bertindak dan menentukan model yang tepat dalam menangani masalah sampah di Indonesia. "Kami identifikasi soal sampah ini, kami ambil salah satu model penanggulangan sampah di Bali," kata Luhut.

Luhut menjelaskan setiap hari Bali memproduksi sekitar 3.000-4.000 ton sampah. Selain itu dari pulau ini, sampah tersebut juga bearasal dari negara lain yang datang melalui lautan, salah satunya dari Tiongkok.

"Bupati Badung menyebutkan Bulan Februari sampai Oktober itu sampah paling parah di Bali, Kuta dan Nusa Dua," kata Luhut.

(Baca: Pemerintah Gandeng 4 Negara Ubah Sampah Jadi Listrik dan Aspal)