Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral/ESDM terus memantau perkembangan pabrik pengolahan dan pemurnian (smelter) PT Freeport Indonesia. Apalagi proyek tersebut merupakan bagian dari komitmen investasi perusahaan asal Amerika itu di Indonesia.
Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral Ditjen Minerba Kementerian ESDM Bambang Susigit mengatakan target peletakan batu pertama (groundbreaking) proyek Smelter Freeport dilaksanakan pada awal tahun depan. "Kalau tidak salah awal 2019 atau pertengahan 2019, itu sudah groundbreaking di kawasan industri di Gresik," kata dia di gedung DPR, Jakarta, Rabu (7/3).
Adapun smelter Freeport akan dibangun di kawasan Industri Java Integrated Industrial and Port Estate (JIIPE), Gresik Jawa Timur. Dengan demikian ia optimis Smelter Freeport akan selesai sesuai target yakni pada 12 Januari 2022.
Bambang mengatakan pembangunan smelter dilakukan bertahap. Setidaknya ada 919 kelompok pekerjaan yang masuk dalam tahapan pembangunan smelter Freeport. Tahun 2017-2018 merupakan pekerjaan awal, kemudian tahun 2019 hingga 2022 masuk pada pekerjaan pembangunan fisik.
Perkembangan pembangunan smelter Freeport ini akan selalu dievaluasi setiap enam bulan. Ini sesuai dengan Peraturan Menteri ESDM Nomor 35 Tahun 2017 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pemberian Rekomendasi Pelaksanaan Penjualan Mineral ke Luar Negeri Hasil Pengolahan dan Pemurnian.
Mengacu aturan itu perkembangan smelter Freeport dievaluasi oleh surveyor independen. "Tugas kami mengevaluasi tiap enam bulan, kalau tidak sesuai target kami evaluasi, itu dikejar terus,"kata dia.
Adapun saat ini progres smelter Freeport hanya 2,4%. Capaian perusahan asal Amerika ini masih jauh tertinggal dibandingkan pembangunan smelter PT Amman Mineral Nusa Tenggara untuk konsentrat tembaga yang sudah mencapai 10,10%.
Smelter Freeport ini nantinya akan memiliki kapasitas masuk 2 juta konsentrat tembaga per tahun dengan kapasitas output 460.000 katoda tembaga. Biaya investasi pembangunan smelter ini mencapai US$ 2,59 miliar.
Mengacu data Freeport pada paparan di DPR, Rabu (7/3), kemajuan pembangunan smelter Freeport saat ini sudah melalui tahap pekerjaan awal. Perincian pekerjaan itu adalah studi kelayakan, kajian dan izin lingkungan, serta perjanjian sewa lahan.
(Baca: Jonan: Freeport Harus Bangun Smelter)
Namun, Komisi VII DPR mengkritisi proses pembangunan smelter Freeport yang dinilai lambat. Anggota Komisi VII DPR RI Tjatur Sapto Edy mengatakan pembangunan smelter Freeport tidak lebih besar dari zakat penghasilan yang dikeluarkan masyarakat sebesar 2,5 persen.
"Bahkan 2,4 persen itu kurang dari zakat. Itu cuma cerita saja," kata Tjatur dalam rapat dengar pendapat di Komisi VII DPR.