Permasalahan lain yang lainnya adalah mengenai perbedaan fokus pengusaha dan pemerintah. Produsen listrik swasta ingin membangun pembangkit dengan skala besar di wilayah Jawa. Sementara pemerintah ingin pengembangan EBT di daerah terpencil yang belum terdapat akses listrik.
Selain itu, pelaku usaha juga menyoroti tingkat suku bunga dan keringanan pajak (tax allowance). Suku bunga dari lembaga keuangan di Indonesia dirasa masih terlalu tinggi.
Untuk memecahkan masalah itu, Arcandra menyebut Wakil Presiden Jusuf Kalla memintanya untuk mencari jalan keluar. Dari segi Kementerian ESDM tentu akan menampung segala masukan yang disampaikan pengusaha.
(Baca: Kementerian ESDM Kaji Ulang Skema Pengalihan Aset Pembangkit Biogas)
Namun, usulan untuk merevisi permen 50/2017 itu belum akan dilakukan Kementerian ESDM. "Belum kami revisi, arahan Pak Wapres coba cari jalan keluarnya seperti apa," kata Arcandra.