Staf Khusus Jokowi Sebut BBM Satu Harga di Papua Terganjal Izin Menhub

ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso
Foto udara Jalur Trans Papua di ruas jalan Wamena-Habema, Papua, Selasa (9/5).
Penulis: Ameidyo Daud Nasution
Editor: Pingit Aria
13/10/2017, 18.24 WIB

Dari sisi tol laut, Lenis juga mendorong pemerintah daerah di Kabupaten - kabupaten yang ada di wilayah Papua segera membuat Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Hal ini agar BUMD tersebut dapat mengatur harga komoditas ketimbang ditampung oleh pihak swasta. "Kalau swasta lagi maka harganya tetap akan naik," katanya.

Soal BBM satu harga, PT Pertamina (Persero) mengaku terus mengebut pembangunan lembaga penyalur Bahan Bakar Minyak (BBM) Satu Harga di beberapa wilayah. Sebab, hingga saat ini hanya 25 dari target 54 wilayah yang menerapkan kebijakan itu.

Direktur Pemasaran Pertamina Muchamad Iskandar mengatakan saat ini Pertamina tengah membangun lembaga penyalur BBM Satu Harga di 14 lokasi secara bersamaan. "Jadi 25 titik sudah, nanti ada tambahan 14 lokasi, " kata Iskandar.

Meski capaian program BBM Satu Harga masih 53%, Iskandar optimistis target yang sudah ditetapkan bisa tercapai. Artinya hingga akhir tahun bisa terealisasi 54 wilayah bisa menikmati harga BBM yang sama.

Sedangkan untuk tol laut, Pada tahun lalu Pemerintah akan mengembangkan lima titik yang rencananya akan dibangun pusat logistik tol laut bernama Rumah Kita adalah di Natuna (trayek 6), Tahuna (trayek 5), Manokwari (trayek 4), Larantuka (trayek 3), serta Timika (trayek 1).

BUMN yang akan ditunjuk menjadi koordinator pusat logistik ini adalah PT Pelindo II (Persero) untuk Tahuna dan Natuna, PT Pelni (Persero) untuk Timika, PT Pelindo III (Persero) untuk Larantuka, serta PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) untuk Manokwari.
Halaman:
Reporter: Ameidyo Daud Nasution