Dipicu Kasus Saracen, DPR Desak Pemerintah Cepat Bentuk Badan Siber

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) meminta pemerintah mempercepat pembentukan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Permintaan ini salah satunya terpicu oleh kasus penyebaran ujaran kebencian yang dilakukan sindikat Saracen.

BSSN dianggap dapat menghalau peredaran konten negatif yang berpotensi menganggu stabilitas negara.  "Saya setuju ini dipercepat pembentukan BSSN, ungkap tuntas siapa pun yang menggunakan media sosial dengan cara yang salah, untuk menyebar pornografi, narkoba, menyebar fitnah, isu SARA untuk dibongkar tuntas," kata anggota Komisi I DPR dari Fraksi PKS Hidayat Nur Wahid di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (28/8).

(Baca: Anggap Saracen Berbahaya, Jokowi Desak Polisi Ungkap Pemesan Jasa)

Anggota Komisi I DPR dari Fraksi Hanura, Nurdin Tampubolon menilai pembentukan BSSN sangat dibutuhkan Indonesia untuk menjaga stabilitas dan keamanan negara. Nurdin mengatakan, BSSN dapat membantu menghentikan kejahatan siber karena hulu permasalahannya ada di sektor informasi.

Nurdin menyadari pembentukan BSSN memang bukan pekerjaan mudah bagi pemerintah. Namun, hal itu tak lantas menjadi alasan pemerintah untuk mengulur waktu proses pembentukan BSSN. "Kami harapkan BSSN ini supaya lebih cepat diaplikasikan di republik ini,"

Sementara itu, anggota Komisi I DPR dari Fraksi PDI-P, Charles Honoris berharap agar BSSN dapat dibentuk sebelum Pilkada Serentak 2018 dilaksanakan. Sehingga, kontestasi politik tersebut bisa berjalan sehat melalui persaingan program kerja, bukan isu hoaks.

"Kami maunya khusus Pilkada 2018 itu bisa berjalan dengan baik, harus sehat. Ya kita berharap secepatnya, kalau bisa sebulan atau dua bulan diselesaikan," kata Charles.