BPK Didesak Periksa 19 Laporan Audit Auditor Tersangka Suap

Para pegiat antikorupsi mendesak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk mengaudit ulang laporan keuangan kementerian dan lembaga yang sebelumnya diaudit oleh auditor BPK tersangka suap yaitu Rochmadi Saptogiri dan Ali Sadli. Audit ulang untuk memastikan laporan hasil pemeriksaan (LHP) dihasilkan secara profesional, tanpa suap.

Peneliti Indonesia Budget Center (IBC) Roy Salam mencatat, ada 19 LHP kementerian dan lembaga pada Semester II 2016 dengan penanggungjawab pemeriksa, tersangka Rochmadi. “Kalau tidak diaudit ulang, setidaknya di-review (dikaji) LHP dari laporan keuangan yang diperiksa tersangka,” kata dia kepada Katadata, Senin (29/5). (Baca juga: BPK Akan Berhentikan Sementara Auditor yang Ditangkap KPK)

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap tujuh orang terkait suap pemberian opini wajar tanpa pengecualian (WTP) untuk laporan keuangan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Setelah dilakukan pemeriksaan, sebanyak empat orang ditetapkan sebagai tersangka.

Dua tersangka merupakan pejabat BPK yaitu Auditor Utama Keuangan Negara III Rochmadi Saptogiri dan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Auditorat di Auditorat Keuangan Negara III Ali Sadli. Dua tersangka lainnya, yaitu Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian Desa Sugito dan pejabat eselon III Kementerian Desa Jarot Budi Prabowo. (Baca juga: Godaan Suap Auditor Negara) 

Menurut Roy, audit ulang atas laporan keuangan atau pengkajian atas LHP perlu dilakukan untuk meningkatkan kredibilitas BPK di mata pengguna LHP dan masyarakat. Sebab, penangkapan auditor BPK tersebut telah membuat kredibilitas BPK jatuh. “Jangan sampai masyarakat merasa sudah tidak ada lagi lembaga yang kredibel memeriksa keuangan negara. Ini bahaya,” ujar dia.

Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Febri Hendri juga menyuarakan hal senada. “Perlu dipertimbangkan untuk melakukan audit ulang,” kata dia, terutama untuk laporan keuangan Kementerian Desa. (Baca juga: Sri Mulyani Minta BPK Jaga Kredibilitas Opini Wajar Laporan Keuangan)

Audit ulang tersebut untuk memberikan kepastian mengenai opini BPK untuk laporan keuangan Kementerian Desa. Sebab, opini tersebut patut diduga tidak sesuai kriteria. Sebelum diganjar opini WTP, laporan keuangan Kementerian Desa mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) selama dua tahun berturut-turut.

 “Makanya perlu dipertegas, apakah laporan keuangan Kemendes (Kementerian Desa) bermasalah atau sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah,” ujar dia. Adapun, Roy menduga terdapat penyimpangan besar yang dilakukan oleh pejabat Kementerian Desa sehingga sampai harus menyuap auditor BPK. “Kecurigaan saya, ada temuan penyimpangan anggaran yang besar dan coba ditutup-tutupi,” ucapnya.

Selain audit ulang, Febri juga mendorong KPK untuk menelusuri sumber uang suap dalam kasus tersebut. Sebab, uang suap bisa saja berasal dari sumbangan para pemenang tender atau justru dari hasil manipulasi anggaran di masing-masing direktorat. “Karena mana mau pelaku ambil uang dari kocek sendiri,” kata dia. 

Berikut data IBC tentang 19 LHP kementerian dan lembaga pada Semester II 2016 dengan Penanggungjawab Pemeriksa Rochmadi Saptogiri:

1. Kementerian Desa: LHP DTT (Laporan Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu) Atas Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Belanja Tahun 2015 dan Semester I Tahun 2016
2. Kementerian Komunikasi dan Informatika: LHP DTT Atas Pengelolaan Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2015 - Triwulan III 2016 pada Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika
3. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi: LHP DTT Atas Pelaksanaan Kegiatan Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) TA 2012 - TA 2015 pada Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Kantor Regional BKN.
4. Kementerian Agraria dan Tata Ruang: LHP kinerja Atas Kegiatan Redistribusi Tanah Obyek Landreform (Redistribusi Tol) Tahun 2015 - 2016 (Semester I)
5. Sekretariat Negara: LHP DTT atas Pengelolaan Barang Milik Negara/Aset Tahun 2014 - Semester I 2016
6. Mahkamah Agung: LHP Kinerja Atas Pelayanan Perkara Perdata Gugatan dan Tata Usaha Negara Tahun 2015 dan Tahun 2016 (s.d. Triwulan III)
7. Kemenristekdikti: LHP Kinerja Atas Efektivitas Pengelolaan Penelitian Kompetitif Nasional pada Ditjen Penguatan Riset dan Pengembangan Tahun Anggaran 2015 dan 2016
8. Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi: LHP Kinerja Atas Efektivitas Layanan Sertifikasi Pendidik Untuk Dosen Pada Ditjen Sumber Daya IPTEK Dan DIKTI Tahun Anggaran 2015 dan 2016
9. Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi: LHP Kinerja Atas Efektivitas Layanan Perizinan Pembukaan Program Studi pada Ditjen Kelembagaan Iptek Dan Dikti TA 2015 Dan 2016
10. Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi: LHP DTT Atas Pengelolaan Aset/Barang Milik Negara Tahun Anggaran 2015 Dan 2016 Pada Universitas Negeri Jakarta (UNJ)
11. Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi: LHP DTT Atas Penetapan Kekayaan Awal Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Tahun 2015 Dan Semester I Tahun 2016 Pada Universitas Gadjah Mada
12. Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi: LHP DTT Atas Penetapan Kekayaan Awal, Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Tahun 2015 Dan Semester I Tahun 2016 Pada Universitas Indonesia
13. Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi: LHP DTT Atas Penetapan Kekayaan Awal, Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Tahun 2015 Dan Semester I Tahun 2016 Pada Universitas Sumatera Utara
14. Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi: LHP DTT Atas Pengelolaan Belanja Pada Ditjen Pembelajaran Dan Kemahasiswaan Dan Ditjen Sumber Daya Iptek Dan Dikti TA 2015 s.d Semester I TA 2016
15. Kementerian Pariwisata: LHP Kinerja Atas Kegiatan Pengembangan Pemasaran Pariwisata Tahun 2015 dan Semester I Tahun 2016
16. Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI): LHP Kinerja Atas Pengelolaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Program Government to Government (G to G) Tahun 2014 s.d. Semester I 2016
17. Kementerian Tenaga Kerja: LHP Kinerja Atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Pendapatan dan Belanja Tahun 2015 s.d. Semester I Tahun 2016 pada Sekjen dan Ditjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerjadan Perluasan Kesempatan Kerja (Ditjen Binapenta dan PKK)
18. Kementerian Sosial: LHP DTT Atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Barang dan Belanja Bantuan Sosial Semester II TA 2015 dan TA 2016 (s.d. Triwulan III)
19. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB): LHP Kinerja Atas Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Erupsi Gunung Berapi Tahun 2015 Dan 2016