(Baca juga: Pemerintah Mengalah kepada Inpex jika Pembeli Gas Masela Minim)
Hal ini disebutnya merupakan sebagai pangkal ketidakpuasan daerah terhadap pemerintah pusat. "Mereka (daerah) iri dan ada gerakan tidak puas, itu contohnya di Lhokseumawe," kata Bambang.
Bambang juga menjelaskan bahwa pemerintah telah merancang roadmap pengembangan industri hilir dari gas Blok Masela. Dengan demikian, pada Rencana Jangka Menengah Nasional (RPJMN) berikutnya yakni 2019 – 2024, wilayah Maluku Tenggara bukan saja mengandalkan sumber daya gas, namun industri berbasis gas bumi. "Tapi yang pasti kegiatan di wilayah tersebut harus tercampur," kata Bambang.
Sebelumnya Presiden Joko Widodo jua meminta kepada provinsi Maluku untuk mempersiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam rangka pengembangan blok Masela. Hal ini agar provinsi Maluku memiliki tenaga kerja yang terampil serta kompetitif dalam mengelola potensi daerahnya sendiri.
(Baca juga: Dukung Blok Masela, Jokowi Minta Maluku Kembangkan Pendidikan Vokasi)
Selain untuk menunjang industri Migas, SDM terampil juga diperlukan untuk menunjang industri lain seperti perikanan. "Nantinya di sektor Migas seperti Masela harus diikuti SDM, makanya saya meminta ada pendidikan vokasional," kata Jokowi.