Hari ini Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla mengumpulkan para anggota Kabinet Kerja untuk Rapat Kabinet Paripurna membahas agenda pemerintah di tahun 2017 ini. Dalam rapat ini, Jokowi menekankan bahwa mulai awal 2017, pemerintah akan fokus pada pemerataan.
"Saya kira beberapa hal yang ingin saya sampaikan adalah yang berkaitan dengan fokus kita kepada pemerataan. Meskipun kita tahu bahwa angka gini ratio kita sedikit membaik, tetapi apapun kalau kita lihat angkanya masih pada posisi yang tinggi," kata Jokowi mengawali rapat kabinet paripurna di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Rabu (4/1).
Jokowi meminta jajaran kabinetnya untuk bekerja keras menurunkan angka kesenjangan ini dengan banyak cara. Salah satunya dengan kebijakan redistribusi aset dan legalisasi tanah yang perlu dilakukan lebih masif lagi. (Baca: Percepat Sertifikasi Tanah Rakyat, Pemerintah Gandeng Swasta)
Dia ingin seluruh masyarakat mendapatkan akses terhadap tanah, terkait dengan konsesi untuk rakyat, tanah-tanah adat, dan sertifikat tanah untuk rakyat. Hal ini akan jadi fokus perhatian pemerintah dan perlu segera dilakukan secara masif dalam dua tahun ke depan.
Langkah selanjutnya adalah dengan memperkuat akses permodalan untuk rakyat. Peningkatan akses rakyat kepada permodalan diyakini akan membuat daya kompetitif masyarakat dan inklusi keuangan rakyat akan semakin tinggi. (Baca: Tahun 2016, Ada 165 Ribu Industri Kecil Baru Berdiri)
Presiden meminta program-program pemerintah terkait akses rakyat mendapatkan modal semakin ditingkatkan. Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) harus bisa menjangkau lebih banyak masyarakat. Tahun depan Jokowi ingin jumlah anggaran KUR semakin besar dan dipermudah cara memperolehnya.