Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menyatakan bahwa stastus anak perusahaan adalah salah satu pengganjal pembentukan holding. Ada kekhawatiran soal status BUMN yang akan menjadi anak perusahaan terkait kinerja dan kontrol oleh negara.
Deputi Bidang Infrastruktur Bisnis Kementerian BUMN Hambra mengatakan, saat ini jajarannya tengah menyiapkan revisi Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada BUMN dan Perseroan Terbatas. Draf revisi tersebut telah disampaikan ke kantor Sekretariat Negara.
Dalam revisi itu, akan ada beberapa pasal yang akan ditambahkan terkait BUMN yang bakal menjadi anak usaha. Di antaranya, BUMN yang menjadi anak perusahaan tersebut harus tetap melaksanakan penugasan dari pemerintah.
(Baca juga: Rini: Pembentukan Holding BUMN Terhambat Birokrasi)
Selain itu, Kementerian BUMN pun mempertegas bahwa negara akan tetap memegang kontrol, terutama terkait dengan aksi-aksi korporasi strategis yang akan dilakukan. Kontrol tersebut pun diperoleh dengan tetap mengadakan saham seri A Dwiwarna di dalam struktur BUMN yang akan menjadi anak usaha.
"Sehingga, saat menjadi anak perusahaan, tidak serta merta diperlakukan khusus oleh Negara, karena tetap dikontrol," ujar Hambra kepada Katadata, di Jakarta, Rabu (28/12) lalu.
Dengan demikian, Hambra mengatakan, mengacu pada Undang-Undang BUMN, seluruh anak perusahaan dari segi definisi bukanlah berbentuk BUMN lagi. Namun, dengan adanya pasal-pasal yang mengatur tersebut, dimana BUMN yang menjadi anak perusahaan akibat terbentuknya holding ini akan tetap diperlakukan sebagai sebuah BUMN. Sebab, mereka tetap mengemban penugasan dari pemerintah dan juga memiliki aset-aset strategis negara.
"Nah masalah hukum itu yang harus kita diskusikan. Sampai saat ini sih, sudah tidak ada masalah lagi. Kita optimis awal Januari (terbentuk holding)," ujar Hambra.
(Baca juga: Mundur 2017, Pemerintah Minta BUMN Anggota Holding Patuh)
Secara terpisah, Menteri BUMN Rini Soemarno mengakui, banyak pihak yang merasa sangsi dengan adanya rencana pembentukan holding ini.Padahal, tujuan utama Kementeriannya melakukan rencana tersebut adalah untuk melakukan efisiensi dalam mengoperasikan usaha antar BUMN yang memiliki sektor yang sama. Terlebih lagi, isu perampingan karyawan akibat holding ini telah dibantahnya, dan menjamin tidak adanya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) saat holding ini terbentuk.
"Kita sudah sosialisasi terus dengan direksi, dewan komisaris, serikat pekerja, dan juga dengan kementerian-kementerian terkait," ujar Rini.
(Baca juga: ATM Bank BUMN Batal Pakai Jaringan Baru Akhir Tahun Ini)