Wakil Presiden Jusuf Kalla berpandangan banyaknya koruptor yang ditangkap saat ini bukanlah indikator keberhasilan terhadap pengawasan internal pemerintah. Sebaliknya, pengawasan dapat dikatakan berhasil apabila anggaran pemerintah tertib mengikuti program yang telah dicanangkan.
"Bukan dari korupsinya tapi bagaimana anggaran tertib dan efektif," kata Kalla saat pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) 2016 di Gedung Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Jakarta, Selasa (23/8). Pandangan itu disampaikan Kalla lantaran banyak kasus korupsi berawal dari hasil pengawasan auditor negara, seperti BPKP dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Kalla menunjukkan contoh lain pentingnya peran pengawas internal pemerintah. Tingkat keterisian rumah sakit yang menurut Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan mengalami kenaikan hingga 50 persen, merupakan suatu kegagalan dalam penyediaan kesehatan. "Berhasil itu kalau orang berkurang ke rumah sakit, tandanya tidak ada yang sakit karena ada tindakan preventif," katanya.
(Baca: Cuma Satu Kementerian dari 10 Besar Pengguna Anggaran 2015 Terbaik)
Karena itu, Kalla meminta agar BPKP benar-benar mengawasi sebuah program berjalan dan bukan sekadar mengawasi perkembangan penggunaan keuangan dari program tersebut. Dengan begitu, seluruh capaian program pemerintah dapat terlaksana. Sedangkan di sisi lain, upaya tersebut dapat mengurangi potensi moral hazard oleh para aparatur negara.
"Apalagi tugas BPKP ini adalah audit internal. Jadi awasi yang sedang berjalan, jangan sudah selesai baru diperiksa," katanya. (Baca: Kalla: Ikut Tax Amnesty atau Anda Ditangkap)
Kalla menilai, peran pengawasan yang dilakukan BPKP ini sangat penting karena pencapaian program pemerintah di Indonesia masih tertinggal dibandingkan negara-negara tetangga. Padahal, kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) terus meningkat secara signifikan.
"Setiap lima tahun anggaran itu naik 100 persen, tapi dari (ketahanan) pangan kita ketinggalan," katanya. Atas dasar itu, Kalla mengatakan pengawasan internal terhadap suatu program harus berjalan lebih efektif.
(Baca: Terbitkan Inpres, Jokowi Bentengi Proyek Strategis dari Kriminalisasi)
Pada kesempatan yang sama, Kepala BPKP Ardan Adiperdana mengatakan, pihaknya telah berupaya meningkatkan kualitas pengawasan internal pemerintah. Ia pun memaparkan bahwa 85 persen APIP berada di level 1 pada tahun lalu, dari skala 1 sampai 5. Sedangkan pada tahun ini angka tersebut berhasil diturunkan hingga 71 persen.
"Tahun lalu ada dua APIP yang berada di level tiga, tahun ini ada tujuh di level yang sama," kata Ardan. Dia berharap, sebanyak 85 persen APIP dapat berada minimal di level 3 pada 2019 mendatang.