Presiden Joko Widodo mencopot Arcandra Tahar dari jabatannya sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Sebagai gantinya, Presiden menunjuk Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan sebagai Pelaksana Tugas Menteri ESDM.
Pengumuman pencopotan tersebut disampaikan Menteri Sekretaris Negara Pratikno dalam konferensi pers di kompleks Istana Negara, Jakarta, pukul 21.00 WIB, Selasa (16/8). "Presiden memberhentikan secara hormat Menteri ESDM Arcandra Tahar," kata Pratikno, yang saat konferensi pers didampingi Juru Bicara Presiden, Johan Budi S.P.
(Baca: Menteri Arcandra Tersandung Kabar Status Warga Negara Amerika)
Menurut Pratikno, keputusan itu diambil Presiden setelah menyikapi pertanyaan publik mengenai status kewarganegaraan Menteri Arcandra dan mengumpulkan informasi dari berbagai pihak. Namun, dia tidak menjelaskan lebih detail persoalan kewarganegaraan Arcandra tersebut.
Yang jelas, Pratikno menyatakan, keputusan tersebut berlaku efektif Selasa besok. Selanjutnya, Luhut ditunjuk sebagai Plt Menteri ESDM hingga ditunjuk pejabat tetap.
Konferensi pers tersebut hanya berlangsung kurang dari lima menit. Dua pertanyaan yang diajukan wartawan mengenai alasan detail pencopotan itu juga tidak ditanggapi oleh Pratikno. "Nanti dielaborasi lagi di lain waktu," katanya.
Sejak Sabtu (13/8) lalu, Arcandra memang didera kabar tak sedap. Ia dikabarkan telah menjadi warga negara AS melalui proses naturalisasi pada Maret 2012. Padahal, undang-undang melarang warga negara asing (WNA) diangkat menjadi menteri.
(Baca: Sibuk Rapat, Arcandra Masih Bungkam Soal Kewarganegaraan Amerika)
Arcandra baru dilantik oleh Presiden sebagai Menteri ESDM pada 27 Juli lalu, menggantikan Sudirman Said. Selama 20 tahun terakhir, dia tinggal dna berkarier di Amerika Serikat (AS).
Berdasarkan informasi yang diperoleh Katadata, persoalan status kewarganegaraan Arcandra ini baru mencuat pekan lalu. Presiden sempat memanggil Arcandra ke kompleks Istana Negara, Jakarta, Kamis pekan lalu. Pada Sabtu pagi (13/8) lalu, Arcandra juga menemui Presiden.
Wakil Presiden Jusuf Kalla juga membenarkan pemerintah tengah membahas persoalan tersebut. Namun, seperti dikutip dari Kompas.com, Minggu (14/8), Kalla meminta masyarakat menunggu penjelasan pemerintah.
Sedangkan Presiden menolak menjelaskan perihal kabar itu. Seusai menghadiri pembukaan Jambore Nasional X di Bumi Perkemahan Cibubur, Jakarta, Minggu kemarin, Jokowi menyerahkan penjelasan soal itu kepada Menteri Sekretaris Negara Pratikno.