Dalam perombakan Kabinet Kerja jilid kedua Rabu, 27 Juli 2016, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mencopot Marwan Jafar dari Menteri Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu diganti rekan separtainya, Eko Putro Sandjojo.
Dengan demikian, partai berlambang bola dunia dengan sembilan bintang itu tetap menancapkan empat orang dalam kabinet, yaitu Menteri Tenaga Kerja; Menteri Pemuda dan Olahraga; Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi; serta Menteri Desa. (Baca: Jokowi Lantik Wajah Baru Kabinet Kerja).
Keputusan Jokowi cukup jauh dari banyak prediksi. Salah satu kandidiat yang sempat muncul yaitu Budiman Sudjatmiko. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang mengusungnya. Prediksi itu dilatari karena Budiman merupakan salah satu penggagas Undang-Undang Desa.
Walau cukup mengejutkan, Eko sebenarnya bukan nama baru dalam lingkaran Jokowi-Jusuf Kalla. Dia pernah menjabat Deputi Tim Transisi pasangan Presiden-Wakil Presiden ini. Meski gagal menempatkan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar ke dalam kabinet, kesuksesan PKB meletakkan empat kader sebagai menteri disebut-disebut berkat lobi dan strategi Eko semasa di Tim Transisi.
Tim ini dibentuk di masa awal pemerintahan Jokowi, dengan tugas utama menyiapkan hal-hal strategis yang berhubungan dengan transisi kepemerintahan. Kala itu Jokowi menunjuk Rini Soemarno sebagai ketua. Kini, Rini menjabat Menteri Badan Usaha Milik Negara.
Setelah pembubaran Tim Transisi, nama Eko disebut-sebut sebagai kandidat deputi di Kantor Staf Presiden. Namun, Eko menyatakan kabar tersebut tidak benar. Ia merasa tidak pernah mendapat tawaran itu. (Baca: Ekonom Danareksa Diajak Bergabung ke Kantor Kepresidenan).
Eko pun menyatakan tidak berminat menjadi pejabat pada masa pemerintahan Jokowi. “Tidak benar, itu. Bukan Eko saya, barangkalai,” kata Eko seperti diberitakan Katadata ketika itu, 16 Februari 2015. “Saya fokus ke partai saja saat ini.”
Rupanya angin politik berbalik arah. Eko kembali masuk dalam lingkaran Presiden Jokowi, secara resmi telah berkantor di Kementerian Desa. Presiden meminta dia mempercepat pembangunan wilayah yang menjadi bebannya.
Kesuksesan penyaluran Dana Desa tahap kedua mulai pekan kedua Agustus 2016 ini akan menjadi salah satu indikator. Uang Rp 18,76 triliun dari total Dana Desa Rp 46,9 triliun segera disebar di polosok negeri. (Baca: Pemerintah Akan Andalkan Dana Desa Bangun Infrastruktur).
Pekerjaan rumah besar yang lain pun menanti, misalnya terkait dana yang masih mengendap di lembaga perbankan daerah. Per akhir Mei 2016 lalu, dana yang menganggur di perbankan daerah mencapai Rp 246,2 triliun.
Dengan pengalamannya selama ini, dia diharapkan bisa membereskan masalah-masalah tersebut. Setidaknya bila melihat rekam jejaknya. Sebelum terjun ke dunia politik, Eko merupakan profesional di dunia usaha.
Dia pernah menjabat Presiden Direktur PT Sierad Produce. Alumnus University of Kentucky, Amerika Serikat ini juga sempat duduk di jajaran direksi dan komisaris PT Humpuss. Lalu, peraih gelar MBA dari Institut Pengembangan Manajemen Indonesia ini pernah bergabung dengan PT Central Proteina Prima, dan PT American President Line.