Inpex Corporation mulai mengurangi jumlah karyawan yang bekerja di Blok Masela. Kondisi ini menambah ketidakpastian nasib Proyek Masela, pasca keputusan Presiden Joko Widodo memilih skema di darat untuk mengembangkan blok kaya gas di Laut Arafura tersebut.
Namun, manajemen Inpex membantah keputusan pengurangan karyawan itu bakal mengancam kelanjutan pengembangan Blok Masela. Sebaliknya, langkah itu dilakukan untuk mendukung kelanjutan proyek agar tetap efisien.
Juru bicara Inpex Usman Slamet mengatakan, pihaknya bersama dengan Shell selaku kontraktor, saat ini tetap berkomitmen mengembangkan Blok Masela. Tapi agar proyek itu berkelanjutan dan layak investasi, Inpex memutuskan mengurangi jumlah karyawannya.
Meski begitu, dia tidak menyebut jumlah karyawan yang akan dikurangi. Yang jelas, pengurangan jumlah karyawan disesuaikan dengan kebutuhan proyek saat ini. Dengan begitu, dia berharap proyek dapat berjalan sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. (Baca: Pemerintah Siapkan Tenaga Lokal untuk Pengembangan Blok Masela)
Menurut Usman, program pengunduran diri secara sukarela ini sudah disampaikan kepada karyawannya. “Disampaikan kepada karyawan, berbentuk voluntary program atau pengunduran diri secara sukarela. Jadi bukan PHK (pemutusan hubungan kerja),” kata dia kepada Katadata, Selasa (19/4). Selain itu, Inpex sudah mengkomunikasikan langkah tersebut kepada Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) selaku pengawas setiap kontraktor migas.
Namun, Deputi Pengendalian Dukungan Bisnis SKK Migas Rudianto Rimbono enggan mengomentari hal tersebut. Dia pun mengaku belum mengetahui program pengurangan karyawan yang dilakukan oleh Inpex. “Saya belum melihat suratnya,” kata dia kepada Katadata, Selasa (19/4).
Sebelumnya, Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Amien Sunaryadi mengatakan sudah menerima surat dari Inpex Corporation pada 11 Maret lalu perihal rencana pengurangan karyawan. Perusahaan energi asal Jepang ini hendak mengurangi hingga 40 persen pegawainya yang bekerja di Masela. Adapun saat ini jumlah pegawai Inpex di Masela sekitar 350 sampai 400 orang. (Baca: Nasib Blok Masela Tak Jelas, Inpex Ancam Pangkas Karyawan)
Saat itu, Inpex mengajukan permohonan pengurangan karyawan karena pemerintah tidak kunjung memberikan jawaban terhadap proposal rencana pengembangan atau Plan of Development (PoD) yang diajukannya. Pada 23 Maret lalu, barulah Presiden memutuskan pengembangan Blok Masela menggunakan skema darat. Dua pekan kemudian, Inpex menerima surat pemberitahuan dari pemerintah mengenai keputusan tersebut.
Surat itu berisi permintaan agar Inpex memperbaiki proposal rencana pengembangan Blok Masela. Dalam perbaikan proposal PoD itu, Inpex harus menyusun rencana pengembangan Blok Masela menggunakan skema kilang pengolahan di darat. (Baca: SKK Migas: Para Bupati Jangan Berebut Lokasi Kilang Masela)
Hal tersebut berbeda dari proposal sebelumnya yang diajukan Inpex, yaitu skema pengembangan di laut, dan telah mendapat persetujuan SKK Migas. Pada 3 September tahun lalu, Inpex mengajukan revisi proposal rencana penambahan kapasitas kilang terapung atau Floating Liquefied Natural Gas (FLNG) dari 2,5 juta ton per tahun menjadi 7,5 juta ton per tahun. Alasannya, cadangan yang ada di blok tersebut meningkat dari 6,9 triliun kaki kubik (tcf) menjadi 10,73 tcf.