Nasib Blok Masela Tak Jelas, Inpex Ancam Pangkas Karyawan
KATADATA - Berlarutnya keputusan pengembangan Blok Masela ternyata mulai memberi dampak negatif. Inpex Corporation selaku operator ladang gas tersebut berencana mulai memangkas jumlah karyawannya.
Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Amien Sunaryadi mengatakan menerima surat dari Inpex Corporation pada 11 Maret 2016 perihal rencana pengurangan karyawan. Tidak tanggung-tanggung, Inpex hendak melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) hingga 40 persen pegawainya yang bekerja di Masela. Saat ini jumlah pegawai Inpex di Masela sekitar 350 sampai 400 orang. (Baca: Inpex Desak Pemerintah Segera Putuskan Blok Masela).
Sejalan dengan Inpex, Shell yang juga memiliki hak pengelolaan 35 persen di blok tersebut juga akan melakukan PHK. Presiden Direktur Shell bahkan sudah memberitahukan kepada para teknisinya untuk segera mencari pekerjaan baru. “Karena sampai 10 Maret belum ada keputusan dari revisi proposal pengembangan wilayah Masela yang sudah diajukan awal September tahun lalu,” kata Amien saat memberikan keterangan resminya, di Kantor SKK Migas, Jakarta, Rabu malam, 15 Maret 2016. Jumlah teknisi yang bekerja untuk Shell sebanyak 43 orang dari berbagai negara. Rinciannya, sembilan di Jakarta, sembilan di Kuala Lumpur, dan 25 orang di Belanda.
Meski kedua kontraktor migas tersebut berencana mengurangi pegawai, Inpex Indonesia masih berharap persetujuan mengenai pengembangan Blok Masela dapat segera diberikan. Jika tidak maka proyek tersebut akan semakin tertunda. Menurut Amien, walaupun sekarang pemerintah mengambil keputusan sesuai dengan proposal Inpex, yakni menggunakan skema pembangunan kilang di laut atau Floating Liquefied Natural Gas (FLNG), proyek tersebut akan tetap molor. (Baca: Pakai Skema Darat, Proyek Blok Masela Bisa Molor).
Keputusan akhir investasi atau Final Investment Decision (FID), yang semula ditargetkan dilakukan pada 2018, bisa mundur menjadi 2020. Dengan begitu proyek ini baru beroperasi pada 2026. Padahal, awalnya Blok Masela ditargetkan beroperasi pada 2024. Mundurnya proyek ini disebabkan ada masa pemilu 2019. Pada masa ini memiliki risiko besar untuk mengambil keputusan investasi dengan nilai yang besar. Sementara jika pemerintah mengambil opsi pembangunan kilang di darat, mundurnya proyek ini makin tidak jelas.
Hal ini sangat disayangkan SKK Migas. Apalagi di tengah kondisi ekonomi dan harga minyak masih buruk, Indonesia sangat membutuhkan investasi. “Ada investasi di depan mata malah mundur. SKK Migas menyayangkan dengan terpaksa rakyat Maluku akan lebih lama menerima manfaat proyek ini minimal dua tahun,” ujar Amien. (Baca: Gubernur Maluku Minta Hentikan Kegaduhan Blok Masela).
Sementara itu, Senior Manajer Communication and Relation Inpex Usman Slamet tidak membantah kabar tersebut. Inpex masih menunggu keputusan pemerintah mengenai revisi proposal pengembangan Blok Masela. Begitu keputusan keluar dan sejalan dengan proposal yang diajukan, Inpex akan melanjutkan tahapan proyek dengan mengerjakan Front-End Engineering Design (FEED). "Sumberdaya manusia akan menyesuaikan dengan pekerjaan yang sedang ditangani oleh perusahaan,” kata dia kepada Katadata, hari ini.
Dalam proposal yang diajukan pada September 2015 itu, Inpex mengubah kapasitas FLNG dari 2,5 juta ton per tahun (mtpa) selama 30 tahun menjadi 7,4 juta mtpa selama 24 tahun. Perubahan kapasitas FLNG ini terjadi karena cadangan yang ditemukan lapangan tersebut meningkat dari proposal awal sebesar 6,05 triliun kaki kubik (tcf) mejadi 10,3 tcf. Namun, Rizal menilai pengolahan gas Blok Masela tidak tepat jika menggunakan FLNG. Untuk meningkatkan pembangunan daerah wilayah Maluku, kilang tersebut harus dibangun di darat.
