Sejak siang hingga Kamis malam ini (7/4), Presiden Joko Widodo dikabarkan tengah merampungkan proses perombakan (reshuffle) kabinet jilid II. Sejumlah pertemuan pun digelar dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla dan beberapa menteri di Istana Negara, Jakarta, dan Istana Bogor.
Berdasarkan informasi yang dihimpun Katadata, Jokowi mengadakan pertemuan khusus dengan Kalla pada siang hari di Istana Negara. Pertemuan dilakukan setelah Presiden memimpin rapat kabinet paripurna membahas revisi APBN 2016 dan melantik Anwar Usman sebagai hakim konstitusi. “Pertemuan itu membahas soal reshuffle kabinet,” kata sumber Katadata yang mengetahui adanya pertemuan empat mata tersebut.
Ini memang merupakan pertemuan khusus pertama Jokowi dan Kalla setelah kabar reshuffle berhembus kencang sejak pertengahan pekan lalu. Saat itu, Kalla masih melakukan kunjungan kerja ke Amerika Serikat (AS) dan baru tiba di Jakarta pada Rabu malam (6/4) lalu. Sumber Katadata yang lain menyatakan, sebenarnya Kalla akan bertemu dengan Jokowi, yang juga baru kembali dari Papua, di Bandara Halim. Namun, pertemuan itu batal terlaksana.
Setelah bertemu dengan Kalla tadi siang, Jokowi juga memanggil sejumlah menteri ke Istana Bogor pada Kamis malam ini. “Para menteri lagi dipanggil (terkait reshuffle),” kata sumber yang lain. Kemungkinan pemanggilan tersebut terkait rencana mencopot beberapa menteri tersebut.
(Baca: Jokowi-JK Finalisasi Reshuffle Kabinet Akhir Pekan Ini)
Hingga berita ini ditulis, belum diperoleh konfirmasi dari Menteri Sekretaris Kabinet Pramono Anung dan Jurubicara Presiden, Johan Budi. Sedangkan Jurubicara Wakil Presiden, Husain Abdullah, mengaku belum mengetahui adanya pertemuan khusus antara Jokowi dan Kalla. Ia mengaku hanya mendampingi Kalla saat rapat kabinet paripurna pada pagi harinya. “Tapi mungkin saja ada (obrolan reshuffle),” katanya kepada Katadata, Kamis malam ini.
Sebelumnya, sumber Katadata di lingkungan Istana Wakil Presiden menyatakan, pembahasan dan pengumuman reshuffle kabinet akan disesuaikan dengan waktu keberangkatan Presiden dan Wakil Presiden ke luar negeri pada pekan depan. Rencananya, Wakil Presiden akan meninggalkan Jakarta pada Rabu depan (13/4) untuk menghadiri konferensi organisasi negara-negara Islam (OKI) di Istanbul, Turki, 14-15 April mendatang. Sedangkan Presiden akan berangkat ke Eropa untuk melakukan kunjungan kenegaraan, 17 April nanti.
“Jadi pengumuman reshuffle (kabinet) rencananya awal pekan depan, sebelum wakil presiden dan presiden ke luar negeri,” kata sumber tersebut. “Jika tertunda, akan diumumkan setelah kunjungan Presiden ke Eropa.”
(Baca: Beredar Daftar Reshuffle, Jokowi: Tidak Usah Ada Intervensi)
Sumber itu menambahkan, Jokowi bersama Kalla akan membahas dan memilih para calon untuk mengisi pos menteri yang terkena reshuffle pada pekan ini. “Kemungkinan rapat-rapat Presiden dengan Wakil Presiden pada hari Jumat sampai Minggu nanti,” katanya.
Saat dikonfirmasi, Kalla tidak membantah adanya perombakan kabinet dalam waktu dekat ini. Namun, dia menolak memastikan waktu pengumuman reshuffle. "Pokoknya tunggu saja, begitu," katanya seusai membuka acara Indonesia International Motor Show 2016 di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Kamis (7/4).
Berdasarkan informasi yang dihimpun Katadata, perombakan kabinet akan menyasar posisi 6-7 menteri karena pertimbangan evaluasi kinerja dan mengakomodasi masuknya partai politik baru pendukung pemerintah. Beberapa posisi menteri yang dikabarkan akan berganti wajah itu, yaitu Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said, dan Menko Maritim Rizal Ramli.
(Baca: Perseteruan JK - Rizal Ramli Soal Nomenklatur Terus Memanas)
Posisi lainnya, yang juga rawan, yaitu Menteri Perhubungan Ignasius Jonan; Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi Marwan Jafar; serta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN) Yuddy Chrisnandi.
Nama Rizal, Rini, Jonan, dan Sudirman memang kerap disebut-sebut akan didepak dari kabinet karena dipicu oleh kehebohan dalam sejumlah kasus, seperti kereta cepat, Freeport, Blok Masela, dan aplikasi online angkutan. Belakangan, Marwan juga disorot karena kasus dugaan penyimpangan dana desa dan Yuddy gara-gara isu penyalahgunaan jabatan dan fasilitas negara.