Likuidasi Petral Tinggal Menanti Tagihan Piutang dan Pajak

Pertama, pengadaan minyak mentah harus berdasarkan nilai keekonomian. Kedua, penambahan daftar minyak mentah yang bernilai ekonomis tinggi yang dapat diolah di kilang pertamina. Ketiga, kebijakan pengadaan minyak mentah secara berjangka. Keempat, peningkatan volume minyak mentah domestik. Kelima, optimasi pengolahan minyak mentah untuk mendapatkan margin terbaik. Keenam, penyerdahaan syarat dan ketentuan dalam pengadaan minyak mentah sesuai dengan standar internasional. ”Semua proses dari pengadaan minyak sempai pembayaran akan dilakukan secara elektronik,” ujar dia. (Baca: Jejak Bisnis Riza Chalid di Pertamina)

Sementara itu, Direktur Utama Pertamina Dwi Soetjipto mengatakan ISC harus lebih terbuka agar tidak mengulangi pengalaman Petral. Efisiensi dari ISC juga harus menjadi perhatian. “Karena 90 persen dari biaya Pertamina itu berada di proses transaksi di ISC. Memang ini hal yang harus diawasi banyak pihak,” ujar dia.

Dwi juga mengatakan, aksi korporasi yang telah dilakukan Pertamina terhadap Petral adalah menonaktifkan karyawan yang terindikasi ikut kongkalikong dalam pengadaan minyak. Selain itu, hasil audit investigasi yang dilakukan Kordhamenta juga sudah diserahkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Bahkan, ada  karyawan Pertamina yang  dimintai keterangan oleh KPK. (Baca: Hasil Audit Petral, Empat Karyawan Akan Dilaporkan ke KPK)

Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral, Sudirman Said berharap, KPK dapat mendalami dan menindaklanjuti laporan audit Pertamina Energy Trading ke ranah pemeriksaan dan penyidikan. “Apa-apa yang sudah diperoleh KPK terhadap kasus Petral bisa ada pendalaman yang diikuti dengan tahap-tahap pemeriksaan, penyidikan sehingga sesuatu yang sudah dilakukan audit dan audit selesai ada follow up secara hukum,” ujarnya.

Kontributor: Anggita Rezki Amelia