KATADATA - Nasib program pengendalian penjualan bahan bakar minyak (BBM) menggunakan teknologi Radio Frequency Identification (RFID) oleh PT Pertamina (Persero) sempat terkatung-katung lantaran pemerintah telah mencabut subsidi harga BBM sejak awal 2015. Meski begitu, Pertamina kini memanfaatkan alat tersebut untuk kebutuhan pengendalian penggunaan BBM di sejumlah instansi pemerintah.
PT Pertamina Retail yang merupakan anak usaha Pertamina meneken kontrak kerjasama dengan Dinas Kebersihan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk penggunaan RFID. Nilai kontraknya mencapai Rp 396,8 miliar selama setahun. Direktur Utama Pertamina Retail Toharso mengatakan, kerjasama ini merupakan tindak lanjut penandatanganan nota kesepahaman oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama dengan Direktur Utama Pertamina Dwi Soetjipto pada 2015 lalu. “Ini implementasinya,” kata dia dalam sambutan acara peluncuran kerjasama penggunaan kartu RFID di Sunter, Jakarta, Senin (4/4).
Melalui kerjasama ini, setiap kendaraan operasional dinas kebersihan DKI Jakarta nantinya hanya bisa membeli BBM dengan kartu RFID di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) COCO. SPBU ini ini murni milik dan dikelola oleh Pertamina Retail. Dengan begitu, pembelian BBM semakin transparan dan efisien.
(Baca: Mafia Diduga Ikut Bermain dalam Penyaluran BBM Bersubsidi)
Toharso menjelaskan, ada beberapa keuntungan yang diperoleh dari penggunaan kartu RFID ini. Pertama, jika kartu tersebut hilang, orang yang menemukan tidak bisa langsung menggunakannya. Sebab, di dalam kartu tersebut tercatat nomor polisi kendaraan yang didaftarkan. Kedua, pengisian BBM bisa dibatasi setiap harinya.
Ketiga, kartu ini dapat meningkatkan kontrol karena semua transaksi akan tercatat, baik jumlah pengisian, waktu pengisian, maupun tempat pengisian, dan dapat dicetak dengan mudah bukti pembeliannya. “Jika ada pemeriksaan BPK dan BPKP tinggal dicetak saja,” ujar dia.
Saat ini, Toharso mengatakan, penggunaan RFID memang masih antarlembaga. Pertamina menjalin kontrak kerjasama dengan pemerintah daerah Balikpapan Rp 17,7 miliar, dan pemerintah Kabupaten Bekasi Rp 12,1 miliar. Selain itu, dengan PT Transportasi Jakarta yang mengelola Transjakarta sebesar Rp 19,1 miliar dan Pemerintah Kabupaten Bandung Rp 2,8 miliar. Ke depan, Toharso berharap penggunaan RFID bisa berkembang untuk kendaraan pribadi.
(Baca:Pertamina Siap Pasarkan 30 Ribu Kiloliter Solar Jenis Baru)
Meski begitu, Senior Fuel, Marketing, Distribution Pertamina Muhammad Iskandar mengatakan, penggunaan RFID ini sudah semakin berkembang. Jika dulu hanya pihak kedutaan saja yang menggunakan, sekarang sudah sampai ke instansi lainnya. Menurut data yang tercatat di Pertamina Retail, sampai saat ini terdapat 1.500 korporasi maupun pemerintah daerah yang sudah menjadi pengguna RFID ini. Dari jumlah tersebut, Pertamina Retail telah mengeluarkan 35.000 kartu dan yang terakhir untuk Pemprov DKI Jakarta diperkirakan akan bertambah 6.000 kartu.
Di tempat yang sama, Kepala Dinas Kebersihan DKI Jakarta Isnawa Adji mengatakan nilai kontrak sebesar Rp 396,8 miliar adalah nilai yang wajar. Ini karena instansinya mengoperasikan sekitar 1.500 unit truk untuk mengangkut sampah diseluruh wilayah DKI Jakarta. Ini juga sebanding dengan manfaat yang diterima oleh Dinas Kebersihan. (Baca: Pertamina Akan Tambah 40 SPBU COCO Tahun Ini)
Dengan menggunakan kartu RFID, Isnawa juga mengatakan, pembelian BBM tidak bisa diselewengkan. Untuk mendukung pengoperasian RFID ini, pihaknya juga sudah membangun ruang kontrol, guna meningkatkan transparansi dan akuntabilitas di lingkungan Dinas Kebersihan DKI Jakarta. Nantinya, penggunaan RFID ini juga akan tercatat di ruang kontrol tersebut. “Dengan RFID ini antara kami dan Pertamina Retail akan saling mengawasi,” ujar dia.
Kontributor: Miftah Ardhian