KATADATA - Setelah tidak lagi dikelola oleh Chevron Indonesia, pemerintah menunjuk PT Pertamina (Persero) menggarap Blok East Ambalat. Meski mendapatkan hak pengeloaan 100 persen di blok tersebut, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) energi ini membuka peluang untuk mencari mitra. Dengan begitu, Pertamina bisa membagi risiko dengan mitra kerjasamanya.
Senior Vice President Upstream Business Development Pertamina Denie S. Tampubolon mengatakan, potensi minyak dan gas bumi (migas) yang ada di Blok East Ambalat masih sangat besar. Sayangnya, dia belum mengetahui secara pasti jumlah cadangan yang ada di blok tersebut. Untuk mengetahui jumlah cadangan yang ada, harus melakukan eksplorasi terlebih dahulu. Sebab, sampai saat ini belum ada satu pun sumur yang dibor. (Baca: Dirut Pertamina Dwi Soetjipto: Pertamina Bisa Kalahkan Petronas)
Dalam melakukan aktivitasnya, baik eksplorasi ataupun eksploitasi, Pertamina juga bisa bekerjasama dengan kontraktor lain. “Penunjukan pemerintah ke Pertamina 100 persen, tapi kami terbuka untuk nantinya bermitra,” ujar dia kepada Katadata, Kamis (3/3). Tapi sampai saat ini hal tersebut belum dilakukan karena Pertamina dan pemerintah masih membahas isi kontrak kerjasamanya.
Denie juga belum mengetahui skema kontrak kerjasama dengan pemerintah yang akan digunakan. “Pembahasan akan dimulai, kami menunggu dulu skema seperti apa dari pemerintah,” ujar dia. Jika menggunakan skema yang sama dengan Blok Mahakam, maka bagi hasil yang diterima Pertamina bisa sangat fluktuatif.
(Baca: Pertama Kalinya, Pemerintah Pakai Skema Baru Bagi Hasil Blok Mahakam)
Hal tersebut terjadi karena skema bagi hasil Blok Mahakam, pemerintah menerapkan skema range dynamic split revenue contractor over cost (R/C) alias rasio bagi hasil bersifat dinamis karena tergantung oleh pendapatan dan biaya produksi blok tersebut. Skema ini baru pertama kali digunakan pemerintah di Blok Mahakam. Dengan skema tersebut, semakin besar pendapatan dan semakin kecil biayanya maka porsi bagi hasil yang diterima negara bakal semakin tinggi.
Pengelolaan Blok tersebut oleh Pertamina sangat penting. Mengingat lokasinya yang strategis. Blok ini berlokasi di Laut Sulawesi, tepatnya di perairan sebelah timur Pulau Kalimantan. Ada dua blok yang berada di lokasi tersebut yakni Blok Ambalat dan Blok East Ambalat. Lokasi ini sangat berbatasan dengan Malaysia, sehingga rawan terjadinya konflik. Apalagi Malaysia memasukkan dua blok tersebut dalam peta wilayah negaranya sejak 1979.
(Baca: Blok Nunukan, Pertama Kali Pertamina Garap Offshore di Perbatasan)
Sementara itu, Indonesia sudah lebih dulu melakukan aktivitas di daerah tersebut. Indonesia melakukan kegiatan perminyakan pertama kali di Laut Sulawesi pada 1967 dengan melakukan kontrak kerja sama di wilayah kerja Bunyu dengan Total E&P Indonesia. Tidak berhenti sampai situ, ada juga kontrak dengan BP - British Petroleum- pada 1970 untuk wilayah kerja Blok North East Kalimantan Offshore. Hadson Bunyu BV juga mendapatkan area Blok Bunyu pada 1985 dan Eni Bukat Ltd. mendapatkan Blok Bukat pada 1988.