Persoalan lain, terutama di awal program, yaitu ketidakmengertian atau ketidaktaatan para pejabat lokal pada prinsip bahwa PNPM adalah kegiatan untuk mengurangi kemiskinan. Itu sebabnya, ada kasus seorang camat yang menggunakan jasa kontraktor untuk pembangunan. Padahal, seharusnya dikerjakan oleh warga sendiri. Camat itu akhirnya dimutasi.
Dalam aktivitas pengembangan ekonomi, sejumlah kasus muncul saat warga paling miskin—yang mestinya menjadi sasaran program—malah tidak bisa mendapatkan akses bantuan modal. Di desa Tambusupa, Kowane Selatan, malah ditemukan kasus warga miskin yang dengan sukarela namanya dicatut untuk meminjam dana PNPM Mandiri SPP (Simpan Pinjam Kelompok Perempuan) oleh warga lebih kaya.
“Jika mereka tidak mau namanya dicatut, desa mereka tidak akan mendapatkan program infrastruktur,” bunyi laporan SMERU. Mereka memang kemudian mendapat proyek infrastruktur, yakni drainase, setelah mendapat dana simpan pinjam. Bank Dunia juga mencatat, dalam proses musyawarah, para elit desa kerap masih dominan.
Pengajar FE-UI Ari Perdana mengatakan, tak bisa dipungkiri ada sederet keberhasilan PNPM. Salah satunya, PNPM menjadi saluran efektif untuk mengalirkan langsung dana dari pusat ke komunitas. Di banyak tempat, PNPM juga berhasil membangun infrastruktur perdesaan dengan biaya lebih murah dengan kualitas lebih tinggi.
Hanya saja, ia mengingatkan, PNPM masih berjalan dalam kerangka sebuah program. “Pertanyaannya, kalau sudah berhenti sebagai program, apakah semua pemberdayaan ini akan sustainable?”
