KATADATA - Puncak produksi minyak Blok Cepu tahun ini bisa kembali ke rencana awal, yakni 205.000 barel per hari. Pemerintah berencana memperpanjang kontrak fasilitas produksi awal (early production facility/EPF) dan pengembangan awal (early oil expansion/EOE) yang bisa menambah produksi hingga 40.000 bph.
Kedua fasilitas ini sebenarnya sudah habis masa perpanjangan kontraknya pada pertengahan Januari lalu. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) meminta Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) untuk kembali memperpanjang kontraknya hingga akhir tahun ini.
Permintaan ini tertuang dalam surat Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Nomor 19/13/DME/2016 yang ditujukan kepada Wakil Kepala SKK Migas tertanggal 5 Januari 2016. Surat ini terkait optimalisasi produksi lapangan banyu urip di Blok Cepu. (Baca: Puncak Produksi Blok Cepu Tidak Akan Sampai 205 Ribu Barel per Hari)
Dalam surat tersebut menjelaskan permintaan perpanjangan EPF dan EOE merujuk pada arahan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) saat berkunjung ke Lapangan Banyu Urip pada 26 Desember tahun lalu. JK ingin masa operasi EPF dan EOE diperpanjang, untuk mengurangi impor minyak mentah dan menghemat devisa.
Selain itu, dalam catatan rapat optimalisasi produksi Lapangan Banyu Urip pada 11 Desember 2015 juga menyatakan untuk tahun ini dapat mencapai rata-rata produksi 207.000 atau 205.000 bph. Syaratnya dengan memperpanjang EPF dan EOE hingga akhir tahun ini. Hasil rapat ini juga menyatakan untuk dilakukan perpanjangan kontrak jual beli minyak mentah dari Banyu Urip dengan PT Tri Wahana Universal (TWU) hingga akhir tahun 2016.
TWU merupakan anak perusahaan PT Saratoga Investama Sedaya Tbk., yang dimiliki Sandiaga Uno dan Edwin Soeryadjaya. Sebelum CPF beroperasi akhir tahun lalu, produksi Blok Cepu hanya mengandalkan fasilitas EPF dan EOE dengan kapasitas 40.000 bph. Dari hasil produksi tersebut, TWU mendapat jatah 16.000 bph hingga kontraknya habis akhir tahun lalu.
"Bersama ini kami meminta saudara untuk dapat menindaklanjuti arahan bapak wakil presiden serta catatan rapat tersebut," seperti dikutip dalam surat yang ditandatangani Direktur Pembinaan Usaha Hulu Migas Djoko Siswanto tersebut. (Baca: Anjloknya Harga Minyak Mengancam Target Lifting)
Deputi Pengendalian Dukungan Bisnis, SKK Migas Rudianto Rimbono tidak membantah adanya permintaan dari pemerintah untuk memperpanjang kontrak EPF dan EOE. "What should I say nih, Karena memang nyatanya begitu," ujarnya kepada Katadata, Kamis (28/1).
Namun, dia belum bisa menjawab pertanyaan apakah SKK Migas akan menindaklanjuti permintaan tersebut atau tidak. Sementara pihak ExxonMobil Cepu Limited sebagai operator Blok Cepu menyatakan tidak keberatan jika kontrak EPF dan EOE harus diperpanjang dan puncak produksinya ditingkatkan.
Vice President Public and Goverment Afffairs ExxonMobil Cepu Limited Ltd Erwin Maryoto mengatakan pihaknya akan mengikuti apapun keputusan pemerintah. Menurutnya kemungkinan untuk mencapai rata-rata produksi minyak sebanyak 205.000-207.000 bph sangat besar.
"Kami akan terus bekerja sama dengan para mitra Blok Cepu dan pemerintah untuk menentukan pilihan terbaik guna memaksimalkan produksi dari lapangan Banyu Urip," ujar dia kepada Katadata, Kamis (28/01).
Peningkatan produksi Blok Cepu cukup penting bagi pencapaian target lifting minyak tahun ini. Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2016, lifting minyak ditargetkan 830.000 bph. Padahal dalam rencana kerja dan anggaran (WP&B), kontraktor hanya mampu memproduksi minyak sebesar 827.000 per barel.
Artinya kemungkinan besar target lifting tahun ini tidak akan tercapai. Namun, masih ada harapan mengejar target tersebut jika puncak produksi Blok Cepu ditingkatkan hingga 205.000 bph. Dengan demikian, ada kemungkinan lifting tahun ini bisa melebihi target yakni mencapai 867.000 bph. (Baca: SKK Migas: Puncak Produksi Blok Cepu April 2016)