KATADATA - Meski telah menggelar rapat terbatas yang dipimpin Presiden Joko Widodo dan diikuti oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla dan delapan menteri, pemerintah masih belum dapat memutuskan skema pengembangan Blok Masela. Untuk itu, Presiden berencana akan mengundang kontraktor blok kaya gas di Laut Arafura tersebut.
Rapat terbatas di kantor Kepresidenan, Jakarta, Selasa siang (29/12) itu, dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menko Bidang Kemaritiman Rizal Ramli, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan Kepala Staf Presiden Teten Masduki. Selain itu, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Sofyan Djalil, Menteri Perindustrian Saleh Husin, dan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti. Ada pula Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Dwi Soetjipto.
Selama rapat terbatas tersebut, menurut Pramono, ada dua pandangan yang berkembang terkait skema pengembangan Blok Masela. Yaitu skema offshore menggunakan fasilitas pengolahan kilang terapung (FLNG) di laut atau skema onshore menggunakan pipa di darat. Kedua skema itu sama-sama memiliki nilai positif dan negatif serta kelebihan dan kekurangan masing-masing.
(Baca: Bahas Proyek Blok Masela, Jokowi Libatkan Wapres dan 8 Menteri)
Karena itu, pemerintah ingin melakukan kajian secara lebih mendalam karena Blok Masela adalah sebuah pengembangan proyek yang sangat besar dan memakan waktu panjang. Selain itu, Jokowi menginginkan agar proyek Blok Masela ini memberikan manfaat kepada ekonomi langsung, dan menciptakan sebuah nilai tambah yang memberikan efek berantai (multiplier effect) pada perekonomian nasional.
Di sisi lain, pemerintah menyadari perlunya memberikan jaminan kepada investor sehingga bisa bekerja dengan baik. “Yang diutamakan selain menjamin investor bisa bekerja dengan baik, pendapatan negara meningkat, tetapi juga membangun kewilayahan,” kata Pramono, seperti dikutip dari situs Sekretariat Kabinet.
Sudirman menambahkan, pemerintah ingin mencari solusi pengembangan Blok Masela. Tujuannya agar investasi tetap berjalan, tapi aspek pembangunan di kawasan sekitar blok itu bisa tetap dilakukan secara baik. “Presiden punya concern dua hal, yang pertama membangun dari pinggiran dan yang kedua adalah bagaimana mengedepankan pembangunan maritim,” katanya.
(Baca: Rizal Ramli Minta Pengembangan Blok Masela Dikaji Ulang)
Karena itulah, Sudirman mengungkapkan, Presiden juga ingin mendengar langsung masukan dari kontraktor Blok Masela. “Jadi akan diundang dalam waktu dekat (kontraktor Blok Masela) untuk memberikan kesempatan, bagaimana concern atau aspirasi mereka dan sesudah itu akan diputuskan,” katanya.
Ia menambahkan, kontraktor Blok Masela memang mengusulkan skema offshore. Namun, usulan tersebut akan disinergikan dengan keinginan pemerintah membangun perekonomian kawasan tersebut sehingga tidak merugikan kontraktor dari sisi finansial dan secara investasi masih tetap menarik. “Tadi diskusinya sangat baik, saling melengkapi. Saya kira Presiden dan Wapres akan punya kebijaksaan nanti saat akhirnya memutuskan mana yang terbaik,” ujar Sudirman.
Meski belum jua membuat keputusan, Sudirman optimistis proyek pengembangan Blok Masela dapat berjalan sesuai jadwal yaitu tahun 2020. Jika sudah ada keputusan skema pengembangannya, studi engineering dapat dimulai tahun depan hingga 2018 untuk finalisasi investasinya. Lalu, proses persiapan pembangunan proyek tersebut tahun 2019. “Tahun 2020 barangkali konstruksinya, jadwalnya begitu. Jadi memang keputusan untuk sesuatu yang panjang, tidak buru-buru.”
(Baca: Kajian Blok Masela Rampung, Poten Siap Presentasi ke Sudirman Said)
Sekadar informasi, tim konsultan independen bertaraf internasional, Poten and Partner, sebenarnya telah merampungkan kajian pengembangan Blok Masela pada Selasa pekan lalu (22/12). Hasil kajian tersebut sudah dipresentasikan kepada Sudirman.
Sebelumnya, Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) sudah merekomendasikan pengembangan Blok Masela kepada Sudirman, pada 10 September lalu. Rekomendasi itu sesuai dengan revisi rencana pengembangan atau Plan of Development (PoD) Blok Masela yang diajukan Inpex Masela. PoD itu memuat rencana pengembangan menggunakan FLNG berkapasitas 7,5 juta metrik ton per tahun (mtpa) dengan nilai proyek mencapai US$ 14,8 miliar.
Belakangan, Rizal Ramli mengkritik rekomendasi SKK Migas tersebut. Ia menilai, pengembangan Blok Masela lebih baik menggunakan skema kilang di darat. Selain itu, membangun jaringan pipa sepanjang sekitar 600 kilometer untuk mengalirkan gas dari Blok Masela ke Kepulauan Aru di Maluku. Tujuannya untuk menciptakan efek berantai berupa pengembangan wilayah Aru dan industri di dalam negeri.