Beberapa Pos Menteri Ekonomi Dinilai Jadi Target Reshuffle

Arief Kamaludin|KATADATA
Sidang Kabinet KATADATA|Arief Kamaludin
Penulis: Yura Syahrul
29/12/2015, 07.00 WIB

KATADATA - Kabar perombakan (reshuffle) kabinet Presiden Joko Widodo semakin santer terdengar di pengujung tahun ini. Selain demi mengakomodasi masuknya partai politik pendukung baru pemerintah, hajatan tersebut juga dikaitkan dengan evaluasi kinerja para menteri saat ini yang dinilai masih belum sesuai harapan.         

Kalau reshuffle dilakukan saat ini, ekonom Agustinus Prasetyantoko menilai, beberapa pos menteri di bidang ekonomi perlu dievaluasi. Yaitu Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro dan Menteri Perindustrian Saleh Husin.

Pertimbangannya, perekonomian Indonesia pada tahun depan masih menghadapi tantangan yang berat. Pertama, dari sisi keuangan untuk mengamankan penerimaan negara di tengah perlambatan ekonomi nasional. Karena itu, membutuhkan sosok kepemimpinan yang kuat. Kenyataannya, “Menteri Keuangan agak sedikit kurang leadership dalam memberikan arah (kebijakan fiskal),” kata Rektor Universitas Katolik Atma Jaya ini kepada Katadata, Senin (28/12).

Prasetyantoko memahami tugas Bambang di tengah perlambatan ekonomi saat ini sangat sulit. Namun, Bambang seharusnya bisa mengarahkan dan memberikan target makroekonomi yang lebih realistis saat ini.

Kedua, pos Menteri Perindustrian juga berperan penting untuk menopang pertumbuhan ekonomi. Makanya, pos ini membutuhkan figur menteri yang memiliki peta jalan yang jelas untuk mencapai tujuan utama, yakni hilirisasi industri. “Kita belum melihat arah industri ini mau dibawa kemana,” tukasnya.

Pengamat ekonomi dari INDEF Enny Sri Hartati juga menilai dua menteri tersebut saat ini kesulitan mencapai target-target yang ditetapkan oleh mereka sendiri. Ia mencontohkan, target pajak yang terlalu tinggi namun tidak dapat direalisasikan. Di sisi lain, penyerapan anggaran tahun ini masih minim. “November saja serapan anggaran masih terlalu kecil, bahkan masih ada Rp 200 triliun mengendap di rekening daerah.”

Adapun terkait evaluasi Menteri Perindustrian, pertumbuhan industri saat ini masih di bawah pertumbuhan ekonomi nasional. Enny pun menilai, kemampuan Saleh meminimalisir dampak perlambatan industri akhirnya berdampak terhadap terganggunya penyerapan tenaga kerja. “Memang banyak faktor dari perlambatan industri, namun kita harus melihat apakah menterinya memiliki terobosan untuk setidaknya meminimalisir industri yang kolaps atau tidak,” tandasnya.

Enny menambahkan, kementerian lain yang patut dievaluasi adalah Menteri Koperasi dan UKM A.A. Puspayoga. Pasalnya, penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) tahun ini masih jauh di bawah tahun lalu.

Namun, baik Enny dan Prasetyantoko, tidak mempersoalkan kinerja menteri-menteri yang mengurusi masalah teknis infrastruktur, seperti Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) serta Kementerian Perhubungan. “Kalau infrastruktur saya pikir Pak Jokowi pasti sudah tahu sekali karena beliau sudah sering memantau proyeknya,” kata Prasetyantoko.

Berdasarkan informasi yang diperoleh Katadata, pos menteri-menteri di bidang ekonomi memang rawan diganti. Selain Menteri Keuangan, posisi yang terancam dicopot adalah Menteri Perhubungan Ignasius Jonan dan Menteri BUMN Rini Soemarno. Pertimbangannya, mulai dari tekanan politik hingga masalah kinerja menteri yang bersangkutan.

Akhir pekan lalu, sempat berhembus kabar Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Taufik Kurniawan, yang juga pengurus Partai Amanat Nasional (PAN), menjadi kandidat kuat pengganti menteri yang akan di-reshuffle. Ini juga bagian dari bentuk masuknya PAN ke dalam koalisi partai pendukung pemerintah.

Namun, Sekretaris Jenderal PAN Eddy Soeparno enggan mengomentari kabar tersebut. Ia beralasan situasi saat ini masih tidak tepat untuk memberikan pernyataan. “Maaf saya harus menghindar dari memberikan komentar (terkait reshuffle) sekarang,” katanya kepada Katadata

Sementara itu, anggota DPR dari PDI Perjuangan Aria Bima menyerahkan persoalan reshuffle kepada Jokowi. Yang jelas, tolak ukur utama dalam mengevaluasi kinerja menteri haruslah Nawa Cita. “Kalau menargetkan menteri tertentu (untuk diganti), saya pikir terlalu reaktif,” katanya.

Reporter: Ameidyo Daud Nasution