KATADATA - Pemerintah menargetkan integrasi PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk dengan PT Pertamina gas (Pertagas) bisa dilakukan tahun depan. Saat ini Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sedang mengkaji peta jalan (roadmap) mengenai kedua perusahaan tersebut.
Menteri BUMN Rini Soemarno mengatakan integrasi ini dilakukan dengan menggabungkan aset kedua perusahaan. Aset di industri gas hilir dibagi atas dua bagian, yakni infrastruktur pipa dan gas yang dialirkan di pipa tersebut.
"Karena itu, infrastruktur gas ini akan kami satukan. Tahun depan selesai,” kata Rini di Gedung Kementerian BUMN, Senin (30/11). (Baca: Merger PGN-Pertagas Bisa Turunkan Harga Gas 30 Persen)
Dalam roadmap tersebut, nantinya Perusahaan Gas Negara (PGN) akan memegang kendali pendistribusian gas sampai ke ritel. Alasannya, PGN memiliki infrastruktur yang sudah sangat besar.
Sementara Pertagas akan menjadi pemasok gas yang akan dialirkan dari lapangan migas. Pertagas bisa bersinergi dengan induk usahanya PT Pertamina (Persero) untuk mendapatkan sumber gas. (Baca: Jokowi Akan Selesaikan Kisruh Pertamina-PGN Soal Harga Gas di Medan)
Wacana penggabungan ini merupakan arahan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi). Rini sempat mendapat teguran dari Jokowi terkait buruknya koordinasi PGN dan Pertagas dalam hal pemipaan. Selama ini Pertagas dan PGN sangat sulit bersinergi, dan berjalan sendiri-sendiri.
Dalam investasi infrastruktur, Pertagas seringkali membangun pipa di wilayah yang sudah ada infrastruktur PGN. Begitupun sebaliknya yang dilakukan PGN. Padahal penyerapan gas untuk dalam negeri masih sulit, karena infrastrukturnya terbatas. Rini mengatakan Jokowi ingin agar BUMN lebih efisien dalam mengelola asetnya.
PGN dan Pertagas sebelumnya sudah mengaku siap mengikuti apapun keputusan pemerintah sebagai pemegang saham. Termasuk mengenai wacana penggabungan aset ini, atau bahkan penggabungan perusahaan. (Baca: Jokowi Minta Kementerian BUMN Sinergikan PGN dan Pertagas)