Jokowi Soroti Deflasi Bahan Pangan dan Pelemahan Daya Beli Masyarakat
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyoroti deflasi bahan pangan periode April 2020 sebesar 0,13%. Hal ini dia ungkapkan saat memimpin rapat terbatas terkait antisipasi kebutuhan bahan pokok via konferensi video dari Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (13/5).
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), terjadi penurunan indeks bahan makanan dari 106,38 pada Maret 2020 menjadi 106,24 pada April 2020.
Menurut Jokowi, kondisi tersebut mengindikasikan adanya penurunan permintaan bahan pangan di masyarakat. "Artinya daya beli masyarakat menurun," kata Jokowi saat membuka rapat terbatas melalui konferensi video.
(Baca: Daya Beli Masyarakat Rendah Akibat Corona, Inflasi April Hanya 0,08%)
Oleh sebab itu, permasalahan pelemahan daya beli tersebut harus segera diantisipasi. Pemerintah telah meluncurkan bantuan sosial tunai untuk 9 juta keluarga dan bantuan langsung tunai (BLT) desa dari dana desa untuk 11 juta keluarga.
Ada pula bansos lainnya berupa Kartu Sembako, Program Keluarga Harapan (PKH), dan padat karya tunai. Dengan adanya bansos, dia berharap dapat meningkatkan daya beli masyarakat.
Seperti diketahui, Jokowi baru saja meninjau langsung penyerahan bansos tunai di Kantor Pos Kota Bogor, Jawa Barat, Rabu (13/5) pagi. Dalam kesempatan tersebut, dia mengakui jika bansos yang diberikan pemerintah belum sepenuhnya tersalurkan.
Sebagai contoh, BLT desa baru yang diterima masyarakat baru sekitar 10%. "Jadi mohon masyarakat juga masih menunggu, menanyakan kepada aparat di desa, baik RT/RW maupun aparat desa," ujranya.
(Baca: Pandemi Corona, Jokowi Tetap Tinjau Penyerahan Bansos Tunai di Bogor)
Menteri Sosial Juliari Batubara mengatakan, salah satu kendala penyaluran bansos lantaran kondisi medan yang berbeda-beda di setiap daerah. Menurutnya, penyaluran bansos tunai di Kota Bogor lebih mudah karena fasilitasnya sudah lebih lengkap dibandingkan daerah lainnya di Indonesia.
"Daerah yang medannya lebih berat mungkin baru satu tahap," kata Juliari.
Selain kodisi medan, dia juga menyebut masalah data penerima bansos tunai juga masih menjadi kendala. Juliari mengakui jika pada tahap pertama ini masih ada data penerima bansos yang tumpang tindih.
Namun, dia memastikan permasalahan data ini dapat diperbaiki pada penyaluran bansos tunai tahap kedua. Pasalnya, hingga kini pihaknya masih terus melakukan pemutakhiran data penerima bansos tunai yang berasal dari pemerintah daerah.
Dengan demikian, semua warga yang terdampak pandemi virus corona Covid-19 bisa mendapatkan bansos tunai dari pemerintah pusat. "Kami komunikasikan agar apabila ada warga terdampak yang perlu dibantu, tapi belum mendapat di tahap pertama, tolong dimasukkan tahap kedua. Kami juga akan mengakomodasi," kata Juliari.