Sejumlah warga mengeluhkan lambatnya penyaluran bantuan sosial dari pemerintah. Presiden Joko Widodo pun meminta jajarannya untuk mempercepat distribusi Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa dan Bantuan Sosial Tunai (BST) dengan memangkas prosedur penyalurannya.
"Sederhanakan prosedurnya, potong prosedurnya, sehingga masyarakat segera menerima bantuan sosial ini baik itu BLT Desa maupun Bansos Tunai," kata Jokowi dalam konferensi pers virtual dari Istana Bogor, Sabtu (16/5).
Perintah tersebut disampaikan kepada Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Sosial Juliari Batubara, dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar. Adapun, nilai kedua bantuan tersebut masing-masing sebesar Rp 600 ribu per bulan yang akan diberikan selama tiga bulan berturut-turut.
(Baca: Kursi Lowong Restoran, Cara Jokowi Berdamai dengan Corona)
Jokowi mengatakan, ia masih melihat terjadi riuh rendah pada masyarakat karena tidak mendapatkan BLT desa dan bansos tunai. Mantan Walikota Solo tersebut mengatakan, kedua bantuan tersebut memang belum disalurkan seluruhnya.
Sampai hari ini, BLT Desa yang tersalurkan ke masyarakat baru 15%. Artinya masih ada 85% yang belum diterima oleh masyarakat. Kemudian, bansos tunai baru disalurkan sebanyak 25%, sehingga masih ada 75% yang belum diterima.
Oleh karena itu, Jokowi meminta adanya penyederhanaan prosedur distribusi BLT desa dan BST. Dalam kesempatan tersebut, ia juga meminta masyarakat untuk terus menanyakan bantuan sosial kepada RT dan RW atau Kepala Desa.
(Baca: Luhut Ungkap Kedekatan Jokowi dan Trump: Seperti Brother)
Sebagaimana diketahui, pemerintah memberikan sejumlah bantuan sosial kepada masyarakat. Bantuan tersebut terdiri atas penggratisan listrik untuk pelanggan 450 VA, diskon 50% untuk pelanggan 900 VA bersubsidi, bantuan kartu sembako untuk 20 juta penerima, Program Keluarga Harapan (PKH) yang diberikan kepada 10 juta keluarga, Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa, dan Bantuan Sosial Tunai (BST).