Pemerintah Akui Data 20 Juta Penerima Bansos Tak Sinkron dengan NIK
Pemerintah mengakui 20 juta nama dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang belum sinkron dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK). Pemerintah berjanji akan memperbaiki data yang menjadi rujukan penerima bantuan sosial atau bansos selama Covid-19.
"Ini nanti akan dijadikan sasaran penyempurnaan DTKS," kata Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) dalam konferensi video dari Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (17/6).
Data lain yang akan diperbaiki terkait dengan adanya warga miskin yang belum masuk dalam DTKS. Selain itu, pemerintah juga akan mengeluarkan data warga yang tidak miskin, namun masuk dalam DTKS.
(Baca: Ombudsman: Masyarakat Soroti Enam Data Terkait Covid-19)
Muhadjir mengatakan, kesalahan data tersebut terjadi karena adanya perubahan status sosial warga. "Nanti akan kami keluarkan (warga tidak miskin dari DTKS)," kata Muhadjir.
Selain itu, Muhadjir menyebut proses penyaluran bansos juga akan terus diperbaiki. Beberapa hal yang akan didorong ke depannya terkait pemenuhan target 20 juta keluarga penerima Kartu Sembako. Hingga saat ini, Kartu Sembako sudah disalurkan kepada 18,3 juta keluarga penerima manfaat.
Pemerintah juga akan mempercepat penyaluran Kartu Keluarga Sejahtera kepada 1,1 juta penerima sembako perluasan. "Adapun provinsi yang perlu dipercepat, yakni Papua Barat dan Papua," kata Muhadjir.
(Baca: Bawaslu Ungkap Temuan Bansos Corona Dilabeli Stiker Kepala Daerah)
Muhadjir mengatakan, pemerintah juga akan mempercepat penyaluran bansos tunai, terutama di Maluku dan Papua Barat. Percepatan juga bakal dilakukan untuk penyaluran token bagi pelanggan listrik prabayar di area yang sulit diakses.
Kemudian, pemerintah akan memperbaiki ketepatan sasaran dalam setiap tahap penyaluran bansos. "Pada dasarnya pencapaian progres bansos sudah baik, yakni 80%-100%. Ini didukung kerja sama yang baik antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam perbaikan proses penetapan sasaran dan penyaluran," ujar dia.
(Baca: Membengkak Jadi Rp 695 T, Berikut Rincian Anggaran Penanganan Covid-19)
Sebelumnya, lembaga Indikator Politik Indonesia mengadakan survei yang menunjukkan sebanyak 60,3% responden menilai bansos yang diberikan pemerintah terkait pandemi Covid-19 belum tepat sasaran. Rinciannya, 46,8% mengatakan kurang tepat sasaran dan 13,5% tidak tepat sasaran sama sekali.
Adapun, pemerintah memberikan bansos berupa kebutuhan pokok dan bantuan langsung tunai (BLT) kepada masyarakat miskin. Bantuan ini diberikan karena penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang menghambat atau menghentikan roda perekonomian.
Indikator Politik Indonesia melakukan survei ini terhadap 1,2 ribu responden pada 16-18 Mei 2020, dengan margin of error 2,9% dan tingkat kepercayaan 95%.