Cegah Corona, Anies Ancam Tutup Pasar yang Tak Menerapkan Ganjil-Genap

ANTARA FOTO/Mohammad Ayudha/aww.
Ilustrasi suasana aktivitas jual beli kebutuhan pokok di Pasar. Gubernur DKI Anies Baswedan mengancam menindak tegas pedagangang yang tak patuh aturan ganjil genap.
Editor: Ekarina
18/6/2020, 10.52 WIB

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta terus mengawasi jalannya masa transisi pembatasan sosial berskala beaar (PSBB). Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pun mengancam bakal menindak tegas pedagang pasar tradisional yang tidak menerapkan aturan ganjil-genap untuk mencegah penyebaran pandemi virus corona.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menegaskan, pedagang pasar tradisional tak memiliki pilihan lain selain menjalankan aturan itu. Pasalnya, kebijakan tersebut telah disusun untuk menyelamatkan seluruh masyarakat dari wabah, termasuk para pedagang.

"Jadi saya sampaikan kepada pedagang, pilihannya sederhana ganjil-genap sekarang atau tidak buka sama sekali. Kalau mau ikut aturan kami buka sekarang kalau tidak akan kami tutup," kata dia usai meresmikan stasiun terpadu di Jakarta, Rabu (17/6).

(Baca: Barang Busuk dan Tak Efisien Alasan Pedagang Tolak Ganjil Genap Pasar)

Kebijakan tersebut sebelumnya banyak direspons penolakan oleh para pedagang pasar tradisional. Alasannya, pembatasan pembukaan kios dengah sistem ganjil genap justru berpotensi  meningkatkan jumlah kerumunan.

Pasalnya, setiap hari kios yang beroperasi hanya separuh sedangkan pengunjungnya tetap sama. Sehingga risiko penularan virus masih sangat tinggi.

Ketua Umum Ikatan Pedagang Pasar Tradisional (Ikappi) Abdullah Mansuri mengatakan, aturan ganjil-genap dapat dilakukan sebagai opsi terakhir jika protokol kesehatan lainnya terbukti tidak efektif diterapkan. Penolakan pedagang pun terjadi lantaran pemerintah dianggap belum menerapkan protokol kesehatan namun terburu-buru menerapkan aturan ganjil-genap.

"Aturan ini seharusnya jadi pilihan terahir jika memang tidak ada pilihan lain. Tapi kalau tiba-tiba memutuskan menutup pasar tolong sisi ekonomi dan sosialnya diperhatikan juga," kata dia.

(Baca: Normal Baru, Pasar di Beberapa Daerah Jadi Klaster Penularan Corona )

Dari sisi ekonomi, Abdullah mengatakan, pedagang sangat dirugikan dengan kebijakan itu. Terlebih banyak pedagang di pasar yang menjual bahan pangan tak tahan lama dan sulit menjual kembali dagangannya di hari berikutnya karena harus menutup kiosnya.

"Ganjil-genap membuat pedagang dengan jenis dagangan yang tidak bisa tahan lama sangat menyulitkan. Contoh ayam tidak bisa dijual dua hari kami tidak bisa jual lagi dan pasti dibagikan atau dibuang, bagaimana kami bisa untung kembali?," kata dia.

Adapun pembukaan pasar telah dilakukan Pemprov DKI Jakarta saat fase transisi pertama sejak 8 Juni, diikuti pembukaan malatau pusat belanja nonpangan pada 15 Juni dengan kapasitas masing-masing pengunjung 50% dari kapasitas tempat.

Untuk mengurangi potensi kerumunan banyak orang, kios-kios tesebut akan dibuka secara bergantian. Penerapam sistem ganjil-genap bagi pemilik kios pun diwajibkan saat  kembali membuka usahanya.

Jika nantinya terdapat jumlah lonjakan kasus, maka pemerintah dapat kembali menutup semua aktivitas sosial dan ekonomi melalui kebijakan rem darurat atau emergency break policy yang telah disusun pemerintah.

Reporter: Tri Kurnia Yunianto