CFD Ramai, Menko PMK Minta Pelonggaran PSBB di Jakarta Dievaluasi

ANTARA FOTO/Galih Pradipta/foc.
Ilustrasi, warga berolahraga saat Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) atau Car Free Day (CFD) di masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) transisi di kawasan Jalan Sudirman Jakarta, Minggu (21/6/2020).
Penulis: Dimas Jarot Bayu
Editor: Desy Setyowati
22/6/2020, 14.50 WIB

Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) atau car free day (CFD) yang kembali digelar di DKI Jakarta kemarin (21/6) dipadati warga. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy meminta agar rencana pelonggaran Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), khususnya di ibu kota dievaluasi lagi.

Sebab, banyak warga Jakarta yang belum mematuhi protokol kesehatan saat mengikuti CFD. "Saya mengimbau pada semua yang telah menyetujui pembukaan untuk sektor kegiatan tertentu, kalau ada yang kurang beres, segera dievaluasi," kata Muhadjir di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (22/6).

Muhadjir mengatakan, pelonggaran PSBB di sejumlah sektor harus diiringi dengan simulasi. Hal itu untuk memastikan masyarakat mampu menerapkan protokol kesehatan, seperti cuci tangan, menggunakan masker, dan menjaga jarak dengan baik.

(Baca: Pemerintah Melihat Warga Kurang Disiplin untuk Jaga Jarak saat CFD)

Jika simulasi sudah berjalan, baru Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melonggarkan PSBB. "Untuk tahapan berikutnya, supaya dilaksanakan sesuai protokol yang sudah ada," kata dia.

Kendati begitu, ia menilai bahwa adanya kerumunan saat CFD Jakarta merupakan hal yang wajar. Sebab, ini merupakan kali pertama CFD kembali digelar setelah lama ditutup akibat pandemi corona.

Hal serupa juga sempat terjadi, ketika pemerintah membuka bandara untuk pertama kalinya di tengah pandemi virus corona. "Satu hari terjadi anomali, tapi setelah itu bisa kami evaluasi," kata dia.

(Baca: Mendagri Jelaskan Alasan Jakarta Tak Menang Penghargaan Normal Baru)



Selain itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyoroti pelonggaran PSBB di sejumlah daerah. Sebab, pelonggaran PSBB berpotensi untuk meningkatkan kasus corona di dalam negeri.

Di satu sisi, pemerintah juga harus memulihkan ekonomi Indonesia yang merosot akibat pandemi corona. "Ini kan memang tidak bisa dua-duanya. Di lapangan bisa saja dalam momen tertentu harus memilih salah satu. Kalau penilaian Gugus Tugas, kondisi sekarang ini masih dalam batas terkendali untuk perkembangan penanganan Covid-19," kata Muhadjir.

(Baca: Pemerintah Melihat Warga Kurang Disiplin untuk Jaga Jarak saat CFD)

Reporter: Dimas Jarot Bayu