Warga Kesulitan Izin Mendirikan UKM, Menteri Teten Beri Pendampingan

Hasil survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) menunjukkan sebagian responden menyatakan sulit untuk mengurus izin Usaha Kecil Menengah (UKM). Menanggapi survei tersebut, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Teten Masduki menyatakan akan menindalanjuti keluhan usaha kecil hingga ke daerah.

Menurutnya, hasil survei yang menemukan bahwa Kalimantan, Maluku-Papua, Sumatera, Bali-Nusa Tenggara masuk kategori paling sulit mengakses perijinan. "Kami akan lakukan pendampingan lebih bersama pemerintah daerahnya," kata Teten kepada Katadata, Rabu (1/7).

Hasil survei juga menyebut kelompok petani, nelayan, peternak sebagai kelompok masyarakat yang paling sulit mendapatkan perijinan. Hal ini menurutnya sudah diantisipasi dengan memberikan prioritas pembentukan koperasi pangan di perdesaan.

(Baca: SMRC: 53% Masyarakat Indonesia Sulit Mengurus Izin Pendirian UKM)

Ia pun menilai, hasil survei ini sangat berguna untuk memperbaiki prosedur perizinan dan akses pembiayaan. Meski begitu, urusan perizinan UMKM sebetulnya tidak berada di Kemenkop.

"Ada sebagian di pemerintah daerah, ada Online Single Submission (OSS) di Badan Koordinasi Penanam Modal (BKPM), atau ada juga ijin edar di Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)," ujar dia.

Terkait pembiayaan, pihaknya telah berkoordinasi untuk memastikan tiap UMKM semakin mudah mengakses pembiayaan. Upaya ini telah dilakukan melalui sinergi hotline terkait masalah pembiayaan dengan bank pelaksana turun langsung ke pasar, koperasi dan pelaku UMKM.

Pihaknya akan memperkuat sinergi kementerian/lembaga. Selain itu, hal lain yang menurut lebih penting ialah memperkaya literasi pembiayaan UMKM.

Secara garis besar, hasil survei SMRC menurutnya menguatkan pentingnya RUU Cipta Kerja dalam menjawab tantangan sosial-ekonomi. "Salah satunya menyelesaikan masalah UMKM terkait perizinan dan pembiayaan," ujar dia.