Strategi Jokowi Agar Indonesia Tak Masuk Jebakan Pendapatan Menengah

Presiden Indonesia Joko Widodo (Jokowi) mengatakan banyak negara di dunia yang 'terjebak' dalam status negara berpendapatan menengah (middle income ) selama puluhan hingga ratusan tahun. Jokowi pun membeberkan sejumlah strategi agar Indonesia bisa keluar dari jebakan ini (middle income trap). 

Dalam laporan Bank Dunia per 1 Juli lalu, status Indonesia naik menjadi negara berpendapatan menengah atas (upper-middle income country) dari negara berpendapatan menengah bawah (lower middle income country).  Peningkatan ini terjadi karena Indonesia telah memiliki pendapatan nasional bruto (Gross National Brutto/GNI) sebesar US$ 4.050 pada 2019, naik dari posisi sebelumnya US$ 3.840.

(Baca: RI Naik Kelas, Jokowi: Harus Jadi Peluang Lepas Jebakan Kelas Menengah)

Capaian ini, kata Jokowi, patut disyukuri. Namun, Indonesia harus terus didorong untuk melangkah maju ke negara berpenghasilan tinggi (high income country), agar tak terus terjebak dalam status negara berpendapatan menengah.

Menurut Jokowi, untuk dapat kembali naik kelas, Indonesia membutuhkan infrastruktur yang efisien. Di antaranya berupa infrastruktur fisik maupun non-fisik yang diperlukan sebagai layanan dan fasilitas dalam perekonomian negara.

(Baca: Bank Dunia Naikkan Status Indonesia, Apa Keuntungannya?)

Indonesia juga perlu memiliki sistem kerja yang kompetitif, cepat, dan berorientasi pada hasil. "Ini semua terus kami upayakan,"  ujar Jokowi dalam video conference, peresmian pembukaan Konferensi Forum Rektor Indonesia (FRI) Virtual Tahun 2020, Sabtu (4/7).

Selanjutnya, Indonesia juga membutuhkan sumber daya manusia (SDM) yang unggul, produktif, inovatif, dan kompetitif. Hal itu, menurut dia, merupakan posisi strategis bagi lembaga pendidikan tinggi yakni dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta mencetak generasi muda yang produktif dan inovatif.