Selamatkan UMKM, Erick Thohir Godok Bantuan KUR Bunga 0%

ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/POOL/wsj.
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto (kedua kanan) berbincang dengan Kepala BNPB Letjen TNI Doni Monardo (kiri), Menteri BUMN Erick Thohir (kedua kiri) dan Wakil Menteri BUMN Budi Gunadi Sadikin usai bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (20/7/2020). Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) tentang Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional yang di dalamnya mengatur pembentukan tim penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi.
Penulis: Rizky Alika
Editor: Ekarina
10/8/2020, 19.33 WIB

Pemerintah berencana kembali memberi bantuan untuk memperkuat Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Saat ini, pemerintah tengah menggodok bantuan berupa Kredit Usaha Rakyat (KUR) berbunga nol persen.

"Sedang digodok bantuan kredit lunak UMKM bunga nol persen menggunakan skema KUR," kata Menteri Badan Usaha Milik Negara sekaligus Ketua Pelaksana Penanganan Covid-19 & PEN Erick Thohir di Kantor Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Jakarta, Senin (10/8).

Menurutnya, Presiden Joko Widodo bahkan telah mempertimbangkan kredit dengan suku bunga rendah tersebut diberikan kepada dua juta debitur. Namun, aturan ini masih dalam pembahasan oleh Satuan Tugas Pemulihan Ekonomi Nasional.

Jika disetujui, inisiatif program tersebut dapat diharapkan mulai berjalan bulan ini, guna menyelamatkan usaha kecil dari badai pandemi.

Sebagai informasi, pada Januari hingga 31 Juni 2020 total penyaluran KUR sudah mencapai Rp 76,2 triliun yang diberikan kepada 2,2 juta debitur. Adapun total penyaluran tersebut baru mencapai 40,1% dari target 2020 sebesar Rp 190 triliun.

Selama masa pandemi, pemerintah memberikan pembebasan bunga dan penundaan pokok angsuran KUR. Keringanan ini juga diikuti relaksasi ketentuan KUR dengan memberikan perpanjangan jangka waktu dan tambahan plafon.

Selain itu, pemerintah tengah menyiapkan bantuan produktif untuk 12 juta usaha mikro dan koperasi. Program ini akan dibuat bertahap sesuai dengan kesiapan data lengkap penerima.

Erick menambahkan, pemerintah akan mempercepat program padat karya pada bulan ini, sesuai arahan Presiden Joko Widodo. Prorgram padat karya tersebut akan difokuskan pada bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, pertanian, dan pedesaan.

Adapun pada program yang sudah berjalan, intensitasnya akan diperluas. Dengan demikian, pengangguran diharapkan bisa ditekan.

 Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan sebelumnya memproyeksikan angka pengangguran dan kemiskinan akan meningkat selama pandemi Covid-19. Badan tersebut telah menyusun tiga tiga proyeksi kenaikan.

Pada perhitungan dasar (normal), tingkat pengangguran terbuka (TPT) diperkirakan sebesar 5,18%. Sedangkan tingkat kemiskinan sebesar 9,18%. Pada perhitungan berat, TPT diprediksi sebesar 7,33% dan kemiskinan 9,88%.

Adapun pada perhitungan sangat berat, TPT mencapai 9,02% dan kemiskinan bisa tembus dua digit menjadi 10,98%. Adapun pada 2019, tingkat pengangguran dan kemiskinan masing-masing sebesar 5,28% dan 9,14%.

Reporter: Rizky Alika