Erick Thohir: Pemerintah Tak Bisa Mengatur Harga Jual Vaksin Covid-19

ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto/hp.
Ilustrasi, Ketua Pelaksana Satgas Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Erick Thohir. Erick Thohir menyebutkan bahwa pemerintah tidak bisa mengatur harga jual vaksin virus corona, karena penetapannya tergantung dari produsen dengan mempertimbangkan biaya pengembangan dan kapasitas produksi.
Penulis: Ihya Ulum Aldin
Editor: Agung Jatmiko
3/9/2020, 16.29 WIB

Sementara, masyarakat yang dinilai memiliki kemampuan lebih secara finansial diharapkan untuk melakukan vaksinasi melalui program mandiri yang berbayar. Vaksinasi berbayar ini dilakukan agar tidak memberatkan pemerintah, bukan dimaksudkan sebagai upaya pemerintah mencari pendapatan.

"Bukan berarti yang bayar didahulukan daripada yang gratis. Nanti ada sinkronisasi jadwal dan data," ujarnya.

Saat ini pemerintah tengah fokus untuk mengembangkan vaksin agar 70% penduduk Indonesia bisa mendapatkan vaksin. Jumlah vaksin tersebut, tidak memasukkan penduduk berusia 18 tahun karena dinilai memiliki daya tahan tubuh yang masih sangat bagus.

Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo menargetkan uji klinis vaksin virus corona Merah Putih buatan Indonesia bisa dilakukan pada awal 2021. Sedangkan vaksin tersebut siap diproduksi pertengahan tahun depan.

Vaksin Covid-19 buatan Indonesia ini tengah dikembangkan oleh konsorsium Lembaga Biologi Molekuler (LBM) Eijkman bersama PT Bio Farma. Selain itu, sejumlah perguruan tinggi dan instansi lainnya juga terlibat dalam pengembangan vaksin ini.

"Vaksin Merah Putih ini prosesnya sudah 30%-40% dan direncanakan dapat uji klinis awal tahun depan," kata Jokowi dalam rapat terbatas Pengarahan Presiden RI Kepada Para Gubernur di Istana Bogor, Selasa (1/9).
Halaman:
Reporter: Ihya Ulum Aldin