Sisi Kontradiktif Tahapan Pilkada 2020 dalam Upaya Memerangi Covid-19

ANTARA FOTO/Irfan Anshori/foc.
Petugas pemutakhiran data pemilih (PPDP) mengikuti tes cepat COVID-19 di Kantor KPU Kota Blitar, Jawa Timur, Minggu (12/7/2020).
Penulis: Merdeka.com
23/9/2020, 19.57 WIB

Tahapan Pilkada serentak memasuki penetapan pasangan calon (paslon). Hari ini, tiap-tiap Komisi Pemilahan Umum provisi dan kabupaten/kota melakukan rapat pleno.

Peneliti The Indonesian Institute (TII), Rifqi Rachman, menilai sampai saat ini tahapan pilkada masih sangat kontraproduktif dengan upaya memerangi Covid-19. Sebab beberapa tahapan Pilkada masih mengakomodir bentuk interaksi langsung meskipun pemerintah melalui Satgas Covid-19 sudah mengimbau masyarakat untuk tidak membuat kerumunan.

"Tahapan pilkada masih dilakukan secara langsung. Jadinya ini kontradiktif. Maka dari itu, penting untuk menjaga kekhawatiran karena penyebaran Covid-19 berpusat pada interaksi antar manusia," ujar Rifqi dalam diskusi publik “Pilkada Pandemi di antara Kerumunan Massa” yang diselenggarakan oleh The Indonesia Forum (TIF), Rabu (23/9).

Dia melihat, sejumlah tahapan Pilkada sangat berisiko menghadirkan kerumunan massa. Seperti tahapan pendaftaran bakal pasangan calon pada 4-6 September lalu.

Dia juga menilai, para bapaslon gagal menunjukkan sensibilitasnya sebagai calon pemimpin yang bisa menjadi contoh bagi rakyatnya. Padahal harusnya bisa memberikan imbauan pada pendukungnya untuk patuh bukan melanggarnya. “Bawaslu mencatat ada 316 bapaslon dari 243 daerah yang melanggar protokol kesehatan dalam momen pendaftaran bapaslon kemarin,” ujarnya.