Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) menyurati Menteri Kesehatan (Menkes) Terawan Agus Putranto mengenai vaksin Covid-19. Dalam surat itu, Ketua Umum Daeng M. Faqih meminta Menkes untuk tidak terburu-buru dalam melakukan vaksinasi.
Dalam surat tertanggal 21 Oktober tersebut, Daeng menyatakan PB IDI mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih atas upaya penyediaan vaksin serta pemberian prioritas bagi tenaga medis. Namun, pihaknya memberikan sejumlah rekomendasi kepada pemerintah.
Salah satunya, perlu persiapan yang baik dalam pemilihan jenis vaksin yang akan disediakan maupun persiapan terkait pelaksanaannya. Hal ini sesuai dengan instruksi Presiden Joko Widodo yang meminta vaksinasi tidak dilakukan dengan tergesa-gesa.
Dalam memilih vaksin, lanjut dia, ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi. Syarat tersebut meliputi vaksin yang digunakan sudah terbukti efektivitasnya, imunogenitasnya, serta keamanannya dengan bukti melalui uji klinik fase 3 yang sudah dipublikasikan.
Berdasarkan data PB IDI, saat ini uji coba vaksin Sinovac di Brazil sudah selesai dilaksanakan pada 9 ribu relawan. Namun, hasilnya baru dikeluarkan setelah Brazil selesai melakukan vaksinasi pada 15 ribu relawan.
Tak hanya itu, Daeng menyebutkan unsur kehati-hatian juga dilakukan negara lain dengan menunggu data yang lebih banyak dari hasil uji klinis fase 3. Hal ini menunjukkan, program vaksinasi merupakan program penting, namun tidak dapat dilakukan dengan terburu-buru.
Dalam situasi pandemi, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) memperkenankan penyediaan obat atau vaksin melalui izin Emergency Use Authorization (EUA) untuk vaksin Covid-19. Di Indonesia, izin tersebut dikeluarkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).
Daeng menambahkan, PB IDI yakin BPOM akan memerhatikan keamanan, efektivitas, dan imunogenitas suatu vaksin, termasuk bila terpkasa menggunakan skema EUA. PB IDI juga meyakini, lembaga tersebut akan menjaga kemandirian dan profesionalitasnya.
Selain itu, PB IDI menilai pemerintah perlu mempertimbangan rekomendasi dari Indonesia n Technical Advisory Group on Immunization (ITAGI) dan Strategic Advisory Group of Experts on Imunization of the World Health Organization (SAGE WHO),
Terakhir, PB IDI menyebutkan program vaksinasi memerlukan persiapan yang komprehensif, termasuk penyusunan pedoman vaksinasi oleh perhimpunan profesi, pelatihan petugas vaksin, sosialisasi bagi masyarakat dan membangun jejaring untuk penanganan efek samping vaksin.
Berikut adalah Databoks mengenai jumlah vaksin yang akan didatangkan pemerintah:
Secara terpisah, Perhimpunan Dokter Paru Indonesia (PDPI) pun menyurati Daeng terkait vaksin Covid-19. Surat tersebut ditandatangani oleh Ketua Umum PDPI Agus Dwi Susanto dan Ketua Pokja Bidang Infeksi PDPI Erlina Burhan.
Dalam surat bertanggal 21 Oktober tersebut, PDPI menyatakan dukungannya dalam inisiasi dan pengadaan vaksin Covid-19 di Indonesia. Namun, PDPI megimbau setiap jenis vaksin yang masuk ke Tanah Air harus melewati uji klinis pada populasi Indonesia sebelum disuntikan.
PDPI juga mengimbau, setiap vaksin yang digunakan sudah mendapatkan persetujuan dari BPOM. Di sisi lain, Kemenkes juga dinilai perlu untuk menyampaikan syarat-syarat terkait indikasi penerima vaksin yang resmi dari pemerintah.
Selain itu, PDP juga memohon kepada PB IDI agar dapat membuat panduan atau pedoman pemberian vaksin Covid-19 yang dapat menjadi pegangan bagi anggota PB IDI dalam memberikan vaksin.
Rencana Pemerintah
Sebelumnya, pemerintah menyebutkan akan melakukan vaksinasi pada 9,1 juta orang berisiko tinggi Covid-19 mulai akhir November 2020. Hal ini setelah tiga produsen Tiongkok yakni Sinovac, Sinopharm, dan Cansino memberikan komitmen untuk memasok vaksin ke RI.
Kelompok berisiko pertama adalah tenaga kesehatan di rumah sakit rujukan dan laboratorium pemeriksaan SARS-CoV-2. Grup kedua adalah petugas pelayanan publik, aparat TNI-Polri, dan Satuan Polisi Pamong Praja.
"Sinovac telah berkomitmen untuk memberikan kesempatan Indonesia membeli vaksin dalam dua kali pengiriman. Rencana awal di bulan November 1,5 juta (dosis), dan Desember 1,5 juta (dosis) vaksin," kata Direktur Jenderal Pencegahan dan pengendalian Penyakit (P2P) Achmad Yurianto di Jakarta, Senin (19/10).
Vaksin akan tersedia setelah Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) serta Majelis Ulama Indonesia memeriksa keamanan dan kehalalan vaksin.
Vaksin Sinovac akan diberikan dua dosis pada satu orang dengan jeda 14 hari. Sedangkan pasokannya sebanyak tiga juta dosis bagi 1,5 juta penduduk RI.
Sedangkan Sinopharm akan mengirim 15 juta dosis vaksin untuk 7,5 juta orang. Adapun Cansino menyiapkan 100 ribu dosis vaksin untuk imunisasi pada 100 ribu penduduk. Selain 9,1 juta kelompok berisiko tinggi.
Meski demikian, belum ada hasil penelitian yang menyatakan vaksin telah aman untuk digunakan lantaran masih dalam proses uji fase ketiga. Sinovac sendiri masih menggelar uji klinis ketiga di beberapa negara, salah satunya di Bandung, Jawa Barat.