Jokowi Minta Proyek Infrastruktur Dipercepat Tahun Ini
Presiden Joko Widodo atau Jokowi kembali meminta Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mempercepat proyek infrastruktur. Itu lantaran proyek infrastruktur sempat tertunda setelah ekonomi terkontraksi akibat pandemi corona pada tahun lalu.
Jokowi meminta Kementerian PUPR untuk mempercepat lelang atau seleksi dini proyek infrastruktur pada tahun ini. Menurutnya, masih ada ribuan paket kegiatan infrastruktur yang belum dilelang.
"Saya catat sisa paket kegiatan infrastruktur yang belum ditenderkan masih cukup banyak, saya minta Menteri PUPR agar dipercepat," kata Jokowi dari Istana Kepresidenan Bogor, Jumat (15/1).
Jokowi pun berharap seluruh paket infrastruktur pada tahun ini dilelang dan ditandatangani pada triwulan I 2021. Percepatan itu dinilai penting untuk menggerakkan ekonomi nasional yang sempat terpuruk.
Secara total, ada 5.408 paket pekerjaan infrastruktur dengan total pagu pengadaan senilai Rp 107,6 triliun yang akan dilaksanakan oleh Kementerian PUPR pada tahun aanggaran 2021. Jumlah tersebut sebagaimana terekam dalam sistem e-monitoring pada status 10 Januari 2021.
Hingga 15 Januari 2021, ada 1.191 paket senilai Rp 14,6 triliun yang telah selesai lelang. Dari jumlah tersebut, sebanyak 209 paket senilai Rp 2,1 triliun telah selesai lelang dan kontrak pada Desember 2020. Selebihnya, 982 paket senilai Rp 12,5 triliun baru ditandatangani kontraknya pada Jumat (15/1).
Selanjutnya, Kementerian PUPR akan menandatangani kontrak 1.984 paket senilai Rp 24 triliun pada akhir Februari 2021. Lalu, pada Maret 2021, Kementerian PUPR akan menyelesaikan 1.553 paket senilai Rp 40 triliun.
"Sedangkan sisanya akan kami upayakan selesai paling lambat Maret 2021," kata Basuki.
Dengan pembayaran kontrak paket tersebut, Kementerian PUPR memperkirakan penyerapan anggaran PUPR pada akhir bulan ini mencapai Rp 14,8 triliun atau 9,9% dari total pagu DIPA PUPR Rp 149,8 triliun.
Meski penyelesaian lelang perlu dilakukan lebih cepat, Basuki mengingatkan jajarannya untuk tidak ceroboh. Menurutnya, Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) harus mampu menjadi lokomotif pembangunan infrastruktur PUPR.
Sebagaimana diketahui, BP2JK bertugas melelang paket pekerjaan konstruksi di 34 provinsi. Basuki pun meminta Kepala Balai, Direktorat Kepatuhan Internal di masing-masing Unit Kerja, dan Inspektorat Jenderal untuk mengawasi tim Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Barang dan Jasa.
"Sekali lagi agar kerja lebih cepat dan lebih tertib, jangan bersengkokol dengan penyedia jasa dan jangan main-main dengan uang negara,” kata Basuki dalam Rapat Koordinasi Persiapan Kegiatan Penandatanganan Kontrak Paket Tender/Seleksi Dini TA. 2021.
Guna efisiensi proses lelang, ia meminta agar tidak ada paket pekerjaan yang dilelang ulang hingga lebih dari dua kali, terutama untuk paket pekerjaan seperti perawatan jalan yang membutuhkan penanganan cepat. Sebab, biaya akan semakin besar bila penanganannya lama.
“Terutama pada musim hujan, yang rentan ada kerusakan jalan. Semakin lama penanganannya, maka biayanya juga akan bertambah,” kata dia.
Lelang Dini Kegiatan Infrastruktur 2021
Sebelumnya, Kementerian PUPR telah melelang dini guna memenuhi permintaan Jokowi. Pelelangan dini kegiatan infrastruktur Tahun Anggaran 2021 telah dilaksanakan sejak Oktober 2020.
Basuki mengatakan lelang dini dapat meningkatkan kualitas pembelanjaan anggaran pembangunan infrastruktur karena pekerjaan dapat dimulai lebih awal. Terlebih, belanja pembangunan infrastruktur dapat menjadi tumpuan dalam perbaikan pertumbuhan ekonomi nasional yang tengah mengalami kontraksi akibat rendahnya ekspor dan investasi.
Direktur Jenderal Bina Konstruksi Trisasongko Widianto mengatakan proses tender/seleksi dini sejak Oktober sebanyak 3.175 paket dengan nilai Rp 38,6 triliun. Untuk jadwal penyelesaian tender selanjutnya, lanjut dia, sebanyak 848 paket dengan nilai Rp 7,5 triliun akan diselesaikan pada akhir Januari 2021. Dengan demikian, total penyelesaian tender pada Januari 2021 sebanyak 2039 paket senilai 22,1 triliun.
Sebagaimana diketahui, pagu anggaran Kementerian PUPR TA 2021 dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp 149,81 triliun. Anggaran dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur sumber daya air sebesar Rp 58,55 triliun, konektivitas sebesar Rp 53,96 triliun, permukiman sebesar Rp. 26,56 triliun, dan perumahan sebesar Rp 8,09 triliun.
Kemudian pengembangan sumber daya manusia sebesar Rp 563,79 miliar, pembinaan konstruksi sebesar Rp 757,68 miliar, pembiayaan infrastruktur sebesar Rp 273,68 miliar, dukungan manajemen sebesar Rp 748,20 miliar, pengawasan sebesar Rp 101,74 miliar, dan untuk perencanaan infrastruktur sebesar Rp 206,18 miliar.