Satgas: Pertimbangkan Aspek Keadilan, Tahanan KPK Divaksinasi Covid-19

Pemerintah telah memulai vaksinasi Covid-19 tahap kedua pada lansia dan pekerja publik. Dalam tahapan tersebut, pemerintah juga memberikan vaksin virus corona pada tahanan KPK. 

Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Prof. Wiku Adisasmito mengatakan pemerintah memang memberikan vaksin pada orang-orang yang kesehariannya bertugas dan berada di lingkungan KPK. Pemberian vaksinasi tersebut berdasarkan pada pertimbangan yang presisi, menjunjung aspek keadilan, dan berbasis data. 

"Sudah lebih dari 100 kasus Covid-19 di lingkungan KPK," kata Wiku dalam konferensi pers pada Kamis (25/2).

Wiku menjelaskan penentuan kelompo penerima vaksin prioritas ditentukan berdasarkan pertimbangan kondisi lingkungan kerja, kesehatan, intesitas aktivitas, mobilitas, dan situasi Covid-19 di lingkuang tempat tinggal . Oleh karena itu, pemerintah memberikan vaksinasi pada tenaga kesehatan. 

Kemudian pada tahap kedua, pemerintah memprioritaskan kelompok lansia, pedagang pasar, pendidik, tokoh agama dan penyuluh agama, wakil rakyat, pejabat pemerintah, dan Aparatur Sipil Negara (ASN).

Selain itu, pemerintah menetapkan pekerja dari unsur keamanan, pengguat usaha pariwisata, pekerja transportasi publik, atlet, dan wartawan atau pekerja media mendapatkan vaksinasi tahap kedua. 

Adapun jumlah orang yang telah mendapatkan suntikan pertama vaksin virus corona di Indonesia sebanyak 1.41.920. Jumlah tersebut meningkat 98.782 orang dari hari sebelumnya.

Sedangkan jumlah orang yang telah mendapatkan suntikan kedua mencapai 853.745 orang. Angka tersebut meningkat 63.779 orang dari hari sebelumnya, 

Dengan jumlah tersebut, total orang yang telah mendapat suntikan pertama telah mencapai 99,53% dari target vaksinasi tenaga kesehatan sebanyak 1.468.764. Sedangkan jumlah orang yang menerima suntikan kedua sebesar 58,13% dari target tersebut