Jokowi: Kekerasan Militer di Myanmar Harus Dihentikan

Presiden RI Joko Widodo mengatakan kekerasan militer di Myanmar harus dihentikan. Demokrasi di negara itu harus segera dikembalikan.

Hal ini menjadi poin penting dalam pertemuan pemimpin negara-negara Asia Tenggara dalam ASEAN Leader Meating (ALM) tadi sore. "Perkembangan situasi di Myanmar sesuatu yang tidak dapat diterima dan tidak boleh terus berlangsung," kata Jokowi dalam konferensi pers di Gedung Sekretariat ASEAN, Jakarta, Sabtu (24/4).

Ada tiga hal yang diminta Indonesia kepada pemimpin militer Myanmar Jenderal Min Aung Hlaing memberikan dua komitmen. Pertama, penghentian kekerasan. “Semua pihak harus menahan diri sehingga ketegangan dapat diredakan,” ujarnya. 

Jokowi memandang perlunya pembentukan special envoy, berisi Ketua ASEAN saat ini Kepala Negara Brunei Darussalam Sultan Hassanal Bolkiah dan Sekretaris Jenderal ASEAN Dato Lim Jock Hoi. Utusan khusus ini bertugas mendorong dialog dengan semua pihak di Myanmar.

"Permintaan komitmen ketiga adalah pembukaan akses bantuan kemanusiaan dari ASEAN yang dikoordinasi Sekjen ASEAN bersama AHA Center (The ASEAN Coordinating Centre for Humanitarian Assistance on Disaster Management)," kata Presiden.

Pemerintah Indonesia, Jokowi mengatakan, berkomitmen mengawal terus ketiga permintaan komitmen tersebut agar krisis di Myanmar dapat diatasi. “Apa yang disampaikan Indonesia ternyata sejalan dengan para pemimpin ASEAN sehingga dapat dikatakan telah mencapai konsensus," ucapnya.