Faskes dan RS Pemerintah Layani Vaksinasi Corona Tanpa Syarat Domisili

Muhammad Zaenuddin|Katadata
Petugas medis menunjukan vaksin astrazeneca kepada warga RT 03/RW 03, Kelurahan Cilangkap, Cipayung, Jakarta Timur bersiap untuk melakukan suntik vaksin,Kamis (3/6/2021). Kemenkes pada Kamis (24/6) mengeluarkan edaran agar UPT dan pos layanan yang ada di bawah mereka memberikan vakisn tanpa pandang tempat tinggal warga.
Penulis: Ameidyo Daud Nasution
25/6/2021, 05.00 WIB

Pemerintah terus mengejar target vaksinasi Covid-19 sebanyak satu juta dosis per hari. Salah satu caranya dengan membuka layanan vaksinasi pada semua fasilitas milik Kementerian Kesehatan, termasuk rumah sakit atau RS pemerintah bagi semua orang tanpa memandang domisilinya.

Hal tersebut diatur dalam surat edaran HK.02.06/I/1669/2021 yang ditandatangani Pelaksana tugas Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan Maxi Rein Rondonuwu, Kamis (24/6). Sedangkan Juru Bicara Vaksinasi Kemenkes dr Siti Nadia Tarmizi juga telah mengonfirmasikan keluarnya edaran itu.

Dalam edaran tersebut, pos pelayanan vaksinasi Hang Jebat,serta semua Unit Pelaksana Teknis (UPT) Vertikal yang ada di bawah Kemenkes bisa memberikan layanan vaksin kepada semua orang. UPT yang dimaksud mencakup kantor kesehatan pelabuhan, rumah sakit vertikal, serta politeknik kesehatan (Poltekkes).

“Agar dapat memberikan pelayanan kepada semua target sasaran tanpa memandang domisili atau tempat tinggal pada Kartu Tanda Penduduk (KTP),” bunyi edaran tersebut seperti ditulis pada Kamis (24/6).

Baca Juga

Dari laman Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan, ada 33 rumah sakit vertikal yang ada di bawah Kemenkes. Beberapa di antaranya adalah RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo, RSUP Fatmawati, RSUP Persahabatan, RSUP Dr. Hasan Sadikin (Bandung), RSUP Dr. Kariadi (Semarang), dan RSUP Dr. Sardjito (Yogyakarta). 

Selain itu ada juga rumah sakit khusus di antaranya RS Penyakit Infeksi Prof. Dr. Sulianti Saroso, RS Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita,
RS Kanker Dharmais, RSK Pusat Otak Nasional, RS Jiwa Dr. Soeharto Heerjan, RS Paru Dr. H. A. Rotinsulu (Bandung), hingga RS Orthopedi Prof. Dr. R. Soeharso (Solo).

Sedangkan Kantor Kesehatan Pelabuhan tersebar di 49 titik di 34 provinsi mulai dari KKP III Banda Aceh, KKP I Tanjung Priok, KKP I Surabaya, hingga KKP III Jayapura. Adapun Poltekkes yang ada di bawah Kemenkes sebanyak 38 dan berada di seluruh provinsi.

Kemenkes juga meminta seluruh layanan vaksinasi tidak menyimpan vaksin untuk dua dosis dalam waktu yang bersamaan. Untuk diketahui, jeda waktu antar dosis vaksin Sinovac mencapai 28 hari, sedangkan AstraZeneca memakan waktu 8 sampai 12 pekan.

“Kebutuhan vaksin dan logistik vaksinasi untuk pelaksanaan kegiatan akan disediakan Kemenkes sesuai ketentuan yang berlaku,” bunyi surat tersebut.

Kemenkes juga menyatakan percepatan vaksinasi bisa dilakukan lewat kerja sama dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI), Polri, organisasi masyarakat, UPT, serta dunia usaha.

Presiden Joko Widodo sebelumnya menargetkan pemberian satu juta dosis vaksin corona per hari dapat tercapai Juli mendatang. Namun, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan target tersebut bisa ditambah menjadi dua juta dosis pada semester dua 2021.

“Harus naik sampai dua juta per hari dibandingkan kemarin yang mencapai 700 ribu per hari,” kata Budi saat meresmikan sentra vaksinasi Covid-19 bersama Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) di Lakespra TNI AU, Kamis (24/6) dikutip dari Antara.

(Catatan Redaksi: Artikel ini telah ditambahkan pada Jumat (25/6) pukul 16.30 WIB untuk menjelaskan beberapa fasilitas Kemenkes  yang memberi layanan vaksinasi tanpa memandang domisili)

Baca Juga