Survei Charta: 43% Masyarakat Tak Percaya Data Covid-19 Pemerintah

Muhammad Zaenuddin|Katadata
Petugas medis mengenakan Alat Pelindung Diri (APD) lengkap merawat pasien Covid-19 yang menunggu di pelataran untuk mendapatkan tempat tidur perawatan di IGD RSUD Cengkareng, Jakarta Barat, Rabu, (23/6/2021). Survei Charta Politika pada Juli 2021 menunjukkan ada 43% masyarakat tak percaya data penanganan Covid-19 pemerintah.
Penulis: Rizky Alika
Editor: Ameidyo Daud Nasution
12/8/2021, 20.29 WIB

Meski demikian, mayoritas responden tidak setuju dengan pemberlakuan denda pada penolak vaksin. Ada 59,1% masyarakat yang tak sepakat mereka yang menolak vaksinasi kena sanksi denda.

Masalah informasi juga dikeluhkan banyak responden sebagai kendala utama vaksinasi Covid-19. Survei Charta melaporkan 29.4% responden mengeluhkan ketidakjelasan infomrasi mengenai vaksinasi. Sedangkan 26,3% menganggap kendala terbesar pemberian suntikan kekebalan adalah adanya masyarakat tak percaya vaksin.

Survei juga menemukan fenomena lain dalam Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Ada 54,3% atau mayoritas responden yang mengaku sering melanggar pembatasan aktivitas.

Angka responden tertinggi yang kerap melanggar PPKM berada di Maluku-Papua dengan angka 65%, Jawa Barat dengan jumlah 58,1%, dan Sumatera dengan 57,2% responden.

Tak hanya itu, sebanyak 54,7% responden berharap pemerintah menyudahi PPKM dan masuk ke masa normal baru (new normal) dengan protokol kesehatan yang lebih ketat.Adapun 20,8% menganggap pembatasan perlu dilanjutkan sampai kasus corona menurun.

Survei dilakukan pada 12 sampai 20 Juli dengan metode multistage random sampling kepada 1.200 responden. Sedangkan tingkat toleransi kesalahan dari penggalian opini ini sebesar 2,83%.

Baca Juga

Halaman:
Reporter: Rizky Alika