Sandiaga Uno Tegaskan Sertifikasi CHSE Bersifat Sukarela, Tidak Wajib

Menurutnya, sertifikasi CHSE akan memberatkan pengelola usaha pariwisata karena biaya sertifikasinya tidak murah.

 Dengan asumsi sertifikasi di kisaran Rp 10 juta untuk hotel dan terdapat 29,243 hotel di Indonesia maka total pengeluaran sertifikasi mencapai Rp 292 miliar per tahun.

Subsidi pemerintah akan lebih berguna jika dialokasikan untuk memberikan potongan harga hotel daripada dihabiskan untuk subsidi sertifikasi CHSE. Ia mengatakan CHSE hanyalah marketing gimmick dan tidak mampu menjadi daya tarik pengunjung hotel.

"Subsidi harga lebih bisa dinikmati konsumen. Kalau ada potongan harga, itu menarik pengunjung dan hotel pun dapat tamu. Dua-duanya untung. Kalau sertifikat CHSE itu duitnya ke surveyor. Hotel tidak dapat untung, pengunjung juga,"tutur Sutrisno Iwantono, saat dihubungi Katadata.co.id, Selasa (28/9) lalu.

 Adapun, usaha pariwsisata yang memerlukan sertifikasi CHSE di antaranya usaha kawasan pariwisata, usaha jasa transportasi wisata, usaha hotel, homestay/pondok wisata, restoran, rumah makan, dan MICE (meetings, incentives, conferences and exhibitions).

Pelaksanaan sertifikasi dilaksanakan oleh Lembaga Sertifikasi yang menunjuk dan menugaskan tim auditor. Sertifkasi CHSE rencananya akan dijadikan kewajiban bagi mereka yang bergerak di bidang pariwisata.

Pariwisata merupakan salah satu sektor yang mendapat dampak paling berat dari pandemi Covid-19. Pembatasan mobiltas masyarakat, kebijakan lockdown di beberapa negara, serta melemahnya pertumbuhan ekonomi membuat sektor pariwisata harus berjuang keras bangkit setelah pandemi.