Mengenal Sherpa Track dan Financial Track, Dua Jalur Pembahasan G20

Rangkaian pertemuan G20 mulai berlangsung pada awal bulan ini. Indonesia menjadi tuan rumah atau presidensi perhelatan forum multilateral 19 negara plus Uni Eropa tersebut. 

Terdapat lebih dari 150 pertemuan tingkat pimpinan, menteri, deputi, hingga working group sebelum mencapai puncak acara, yaitu Konferensi Tingkat Tinggi atau KTT G20 di Bali, pada akhir Oktober 2022. 

Para delegasi akan membicarakan berbagai isu bersama. Kehadirannya mewakili negara dari Amerika Utara, Amerika Selatan, Eropa, Afrika, Timur Tengah, Asia, dan Australia. 

Indonesia membagi pembahasannya dalam dua jalur pertemuan, yaitu Jalur Sherpa (Sherpa Track) dan Jalur Keuangan (Financial Track). 

Apa Itu Jalur Sherpa G20?

Pertemuan Pertama Tingkat Sherpa G20 sudah berlangsung di Jakarta pada 7 sampai Desember 2021. Peserta yang hadir berjumlah 38 delegasi, terdiri dari 23 delegasi hadir secara langsung dan sisanya virtual.

Para delegasi adalah 19 anggota G20, 9 negara undangan, dan 10 organisasi internasional. Jalur pembicaraan ini dipimpin oleh Menteri Koordinator Keuangan Airlangga Hartarto dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. 

Dilansir dari laman Sekretaris Kabinet, Jalur Sherpa membahas isu-isu ekonomi non-keuangan. Termasuk dalam sektor ini adalah energi, pembangunan, pariwisata, ekonomi digital, pendidikan, tenaga kerja, pertanian, perdagangan, investasi, industri, kesehatan, anti korupsi, lingkungan, hingga perubahan iklim. 

Retno mengatakan, ada tiga prioritas Indonesia pada presidensi G20 kali ini, yaitu arsitektur kesehatan dunia yang lebih kuat, transisi energi, dan transformasi digital.

Semua isu tersebut akan dibahas dalam tiga jenis pertemuan, yaitu pertemuan tingkat kementerian, working group, dan engagement group. 

Apa Itu Jalur Keuangan G20?

Pertemuan Jalur Keuangan berlangsung usai Pertemuan Pertama Sherpa Track. Pelaksanaannya pada 9 sampai 10 Desember 2021 di Nusa Dua, Bali. Pembahasan jalur ini dipimpin oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo.

Jalur Keuangan dibuka dengan Pertemuan Pertama Tingkat Deputi Keuangan dan Bank Sentral (Finance and Central Bank Deputies/FCBD) dan dihadiri oleh 68 delegasi dari 20 negara dan 15 orang perwakilan dari lembaga internasional. 

Nantinya, FCBD akan digelar selama tiga kali dalam setahun masa presidensi. Pertemuan selanjutnya adalah pada Februari dan Juli 2022.

Berbeda dengan Sherpa Track, Financial Track memprioritaskan enam isu terkait dengan ekonomi. Pertama, exit policy untuk pemulihan ekonomi global pasca pandemi. 

Kedua, bagaimana mengatasi dampak pandemi agar pertumbuhan di masa depan terjamin. Fokusnya pada dampak Covid-19 di sektor riil, seperti tenaga kerja dan keuangan. 

Ketiga, sistem pembayaran di era digital. Keempat, pembahasan mengenai keuangan berkelanjutan yang menciptakan keadilan bagi semua negara. 

Kelima, inklusi keuangan terkait teknologi digital dan akses pembiayaan serta pemasaran usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Keenam, membahas sistem perpajakan internasional agar tercipta kepastian rezim pajak, transparansi, dan pembangunan.

Alur Pembahasan G20

Puncak dari pertemuan-pertemuan tersebut adalah Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 pada Oktober 2022. Untuk mencapai konferensi ini, setiap delegasi akan memulai pembahasan isu dalam tahap working group atau kelompok kerja.

Dalam Financial Track masing-masing negara anggota akan mengutus menteri keuangan dan gubernur bank sentral. Terdapat tujuh working group dalam jalur ini, yaitu: 

1. Infrastruktur atau infrastructure working group (IWG). 
2. Kerangka kerja atau framework working group (FWG).
3. Arsitektur keuangan internasional atau international financial architecture working group (IFAWG).
4. Keuangan berkelanjutan atau sustainable finance working group (SFWG).
5. Kerja sama global untuk inklusi keuangan atau global partnership for financial inclusion (GPFI).
6. Satuan kerja badan stabilitas finansial.
7. Kerangka kerja inklusif G20/OECD.

Untuk Sherpa Track, jalur ini dimulai dengan 11 working group, yaitu:

1. Lingkungan hidup dan keberlanjutan iklim atau climate stewardship working group (CSWG). Indonesia mengutus Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). 
2. Pendidikan atau education working group yang diwakili oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).
3. Transisi energi atau energy sustainability working group (ESWG) yang akan dibahas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
4. Pembangunan atau development working group (DWG) yang akan diwakili oleh Bappenas. 
5. Ketenagakerjaan atau employment working group (EWG) yang akan diwakili oleh Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker). 
6. Perdagangan, investasi, dan industri yang pembahasannya akan diwakili oleh Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). 
7. Anti korupsi atau anti corruption working group yang akan diwakili oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 
8. Kesehatan atau health working group (HWG) yang diwakili oleh Kementerian Kesehatan. 
9. Pertanian yang diwakili oleh Kementerian Pertanian (Kementan).
10. Ekonomi digital yang diwakili oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo).
11. Pariwisata yang diwakili oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemparekraf). 

Setelah para delegasi selesai membahas isu-isu tersebut secara detail, mereka akan melanjutkan ke tahap ministerial meeting atau pertemuan tingkat kementerian. Pembahasan ini hanya berlaku pada Jalur Sherpa.

Dampak Positif G20 bagi Indonesia

Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto optimis bahwa perhelatan G20 serta ratusan pertemuannya dalam setahun ke depan akan membawa dampak positif bagi perekonomian domestik. Pertama, G20 berpeluang meningkatkan konsumsi domestik dalam negeri hingga Rp 1,7 triliun. 

Airlangga juga menyebut penambahan produk domestik bruto (PDB) sebanyak Rp 7,47 triliun, dan menyerap 33 ribu tenaga kerja di berbagai sektor industri. 

Tidak hanya di sisi ekonomi, Indonesia dapat mendorong implementasi nilai lokal masyarakat Indonesia seperti musyawarah untuk mencapai kata mufakat dalam Forum G20.