Jokowi Minta Perizinan Usaha Pertimbangkan Risiko Bencana Alam
Presiden Joko Widodo mengingatkan pentingnya langkah pencegahan bencana alam. Apalagi beberapa jenis banjir dan tanah longsor bisa dicegah dengan beberapa langkah.
Jokowi juga meminta perizinan usaha hingga pembangunan infrastruktur mempertimbangkan risiko bencana alam. Secara khusus, Presiden memerintahkan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) agar menggandeng Kementerian dan Lembaga hingga pemerintah daerah mengingatkan hal tersebut.
“Seringkali kita membangun, tapi lupa. Arus utama itu yang perlu ditingkatkan,” kata Jokowi saat Pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana di Istana Bogor, Rabu (23/2).
Hal tersebut merupakan satu dari beberapa langkah mengurangi risiko korban jiwa akibat bencana. Jokowi meminta BNPB saat ini mulai berorientasi pada pencegahan bencana alam.
Beberapa langkah yang bisa diambil adalah penghijauan demi mencegah banjir dan tanah longsor. Selain itu penanaman tanaman seperti mangrove, nipah, kelapa, ketapang, hingga cemara pantai harus digalakkan untuk meminimalkan kerusakan akibat tsunami atau taifun.
“Karena perubahan iklim dunia arahnya semakin mengerikan. Bencana yang dialami sebelumnya tak pernah terpikirkan,” kata Jokowi.
Selain itu Jokowi meminta jalur evakuasi dan instrumen peringatan dini bencana terus ditingkatkan kualitasnya. Mantan Wali Kota Solo itu juga mengingatkan pentingnya terus memeriksa secara rutin alarm bencana.
“Saya tahu, tidak semua pengadaan dilakukan oleh BNPB. Tapi saya minta BNPB terlibat dengan mengingatkan K/L agar menjalankan tugasnya (terkait pencegahan bencana),” ujarnya.
Terakhir, Jokowi meminta edukasi masyarakat di daerah rawan bencana terus digalakkan demi menumbuhkan budaya sadar. “Latih masyarakat agar tanggap dengan simulasi, Jangan tunggu bencana datang,” ujarnya.
Sedangkan Kepala BNPB Suharyanto mengatakan pada tahun lalu Indonesia mengalami 5.402 bencana alam yang mengakibatkan 728 orang meninggal dunia. Bencana tersebut juga mengakibatkan 150 ribu rumah dan 4.400 fasilitas umum hancur.
Tak hanya bencana alam, BNPB juga masih menghadapi bencana lainnya yakni pandemi Covid-19. Di tahun ketiga wabah, badan tersebut akan membenahi Satuan Tugas Penanganan Covid-19 agar fokus pada perubahan perilaku masyarakat.
“Lewat penegakan protokol kesehatan dan sosialisasi masif dengan semua kanal yang ada,” ujarnya.