KSP Sebut Pembangunan IKN Jadi Program Superprioritas Pemerintah

Pemerintah telah memulai proses pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan pengembangan ibu kota baru itu merupakan proyek superprioritas.

Oleh sebab itu perlu upaya luar biasa mulai dari persiapan, pengawalan, hingga kerja sama antar kementerian dan lembaga. Ini lantaran IKN merupakan proyek dengan pekerjaan rumit dan memakan waktu hingga 20 tahun.

“Butuh perencanaan ketat, eksekusi detail, pengawasan rigid, serta komunikasi yang partisipatif,” kata Moeldoko dalam keterangan tertulis, Jumat (8/4).

Oleh sebab itu Moeldoko menggelar rapat koordinasi pemantauan pembangunan IKN pada Jumat (8/4). Rapat ini dihadiri Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil, Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate, Wakil Kepala Badan Otorita IKN Dhony Rahajoe, Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor, hingga Bupati Penajam Paser Utara Abdul Gafur Mas’ud.

“Di sektor lingkungan hidup, akan dilakukan pelepasan kawasan hutan dan rehabilitasi lubang tambang di kawasan IKN,” kata Moeldoko.

Adapun hasil pemantauan yang dilakukan KSP akan masuk dalam rencana aksi pembangunan IKN tahap satu. Rencana tersebut akan diawali terbitnya aturan turunan UU IKN.

“Sehingga pembangunan infrastruktur IKN bisa berjala dengan basis yang bisa dipertanggungjawabkan,” kata mantan Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) itu.

Sebelumnya Kepala Badan Otorita IKN Bambang Susantono mengatakan pembangunan ibu kota baru masih akan mengandalkan APBN hingga 2024. Penggunaan uang negara ini untuk menstimulasi sumber pendanaan lainnya di masa depan.

Sedangkan pemerintah membuka beberapa sumber pendanaan lain seperti swasta di masa depan. "Kami akan banyak mengandalkan APBN karena harus memberikan showcase bahwa kita serius dalam membangun kota ini," kata Bambang dalam acara IDE Katadata yang digelar secara virtual, Selasa (5/4).