Wiranto Janji ke Mahasiswa: Tak Ada Perpanjangan Masa Jabatan Presiden

Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) menerima perwakilan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Nusantara pada Jumat (8/4). Dalam pertemuan tersebut, Ketua Wantimpres Wiranto mengatakan kepada mahasiswa bahwa perpanjangan masa jabatan Presiden dan penundaan Pemilihan Umum 2024 tak mungkin terjadi. 

Wiranto mengatakan hal ini berat dilakukan lantaran amendemen Undang-Undang Dasar 1945 memiliki syarat yang berat. Syarat tersebut harus ada kehendak masyarakat yang diwakilkan mayoritas di Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). 

Sedangkan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), enam dari sembilan fraksi telah menyatakan penolakan terhadap perpanjangan masa jabatan Presiden. Begitu pula Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang menyatakan penolakannya.

"Jadi mana mungkin terjadi amendemen UUD 1945 mengenai jabatan Presiden," kata Wiranto dalam konferensi pers di Kantor Wantimpres, Jakarta, Jumat (8/4) dikutip dari Antara.

Selain itu hingga saat ini tidak ada kegiatan baik di DPR maupun lembaga pemerintah yang mengisyaratkan penundaan Pemilu. Pemerintah saat ini juga tengah sibuk menangani pandemi agar tuntas.

Presiden Joko Widodo telah menegaskan berkali-kali bahwa dirinya mematuhi UUD 1945. Sebelumnya Jokowi pernah mengatakan pihak yang menyodorkan wacana tersebut memiliki maksud mencari muka kepada Presiden.

"Bahkan tiga hari lalu beliau katakan kepada pada menteri agar tidak bicara lagi. Sudah cukup," kata Wiranto.

Selain membahas isu perpanjangan masa jabatan, BEM Nusantara juga menyampaikan masalah kenaikan harga minyak goreng, pengenaan pajak, hingga ketahanan energi nasional.

Sebagai informasi BEM Seluruh Indonesia (BEM SI) berencana menggelar aksi demonstrasi di Istana Merdeka pada 11 April mendatang. Tujuan utamanya adalah menolak perpanjangan masa jabatan presiden.

Koordinator BEM Nusantara untuk Pulau Jawa Ahmad Marzuki mengatakan pemerintah telah memberikan kebebasan kepada mahasiswa untuk menyampaikan aspirasinya. BEM juga memilih beraudiensi sebelum demonstrasi lantaran tak semua program pemerintah harus ditolak. 

Marzuki mengatakan pihaknya memilih jalur audiensi dengan Pemerintah sebelum memutuskan untuk berdemonstrasi, karena tidak semua program Pemerintah harus ditolak mahasiswa.  Ia mencontohkan dalam isu kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), mahasiswa masih memilih untuk mengkaji lebih dalam terlebih dulu.

"Terkait minyak goreng, kami sampaikan ke Pak Wiranto agar secepatnya menyampaikan ke Pemerintah terkait kartel yang memainkan ini," kata Marzuki.