“Untuk mendukung peningkatan capaian ini, saya telah menginstruksikan kepada semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk mendukung target yurisdiksi berkelanjutan dan mengintegrasikan beberapa target tersebut ke dalam rencana kerja masing-masing OPD,” jelas Yulhaidir.
Namun di balik capaian yang telah diperoleh Seruyan, ada berbagai tantangan yang harus dihadapi oleh Kabupaten tersebut. Mulai dari kapasitas sumber daya manusia yang masih terbatas, masih kurangnya dukungan perusahaan besar swasta, hingga tantangan kebijakan yang kebanyakan terjadi karena masih banyak petani yang belum mendapatkan status legal.
“Keberadaan mereka yang beririsan dengan kawasan hutan masih terus kami perjuangkan untuk mengikuti skema-skema penyelesaian hak seperti Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) dan penyelesaian hak atas tanah dalam kawasan hutan,” kata dia.
Untuk mengatasi berbagai tantangan tersebut, Yulhaidir menilai bahwa pihaknya masih membutuhkan dukungan dan komitmen bersama dari masing-masing pemangku kepentingan. Di saat yang sama, pemerintah daerah juga membutuhkan dukungan sumber daya manusia, yang tidak dimiliki seluruhnya oleh daerah itu.
“Kami juga mengundang dukungan dan partisipasi pihak-pihak lainnya yang berniat mendukung Kabupaten Seruyan menuju keberlanjutan,” ujarnya.
Pada kesempatan yang sama, Wakil Bupati Siak, Husni Merza menjelaskan bahwa untuk menerapkan JA, tidak bisa hanya dilakukan melalui aksi-aksi di lapangan saja, melainkan harus disertai dengan perubahan sistemik, mulai dari kebijakan hingga kemampuan untuk memonitor pendekatan yurisdiksi yang diterapkan itu sendiri. Selain itu, JA juga harus dilakukan bersama-sama dengan berbagai pihak, mulai dari pemerintah daerah, dunia usaha, komunitas-komunitas pemerhati iklim dan lingkungan, serta masyarakat.
Hal ini karena penerapan JA saat ini merupakan keniscayaan yang harus dilakukan oleh daerah-daerah di seluruh Indonesia, mengingat kondisi iklim yang kian memprihatinkan. “Di satu sisi perekonomian masyarakat juga harus kita pikirkan, Di sisi lain, kita juga sudah tidak bisa mengganti kondisi alam yang sudah terjadi. Maka, kita harapkan dari swasta dan NGO juga ke depannya dapat membina petani sawit swadaya agar bisa memberdayakan perekonomiannya tanpa merusak lingkungan,” tandas Husni.