Partai Nasdem tengah menjajaki peluang kolaborasi politik dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), untuk menghadapi Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Pendekatan dilakukan setelah Rapat Kerja Nasional (Rakernas) memutuskan salah satu kader PDIP, Ganjar Pranowo, menjadi bakal calon presiden (capres) dari Nasdem.
“Kami sedang melakukan pendekatan dan penjajakan sambil melihat bagaimana updating politik,” kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) Nasdem, Johnny G. Plate, menjelaskan mengenai komunikasi yang sedang dibangun dengan PDIP pada Rabu (22/6).
Komunikasi dilakukan Nasdem sebagai upaya menghormati mekanisme internal PDIP. Sebab di dalam kongres, partai berlambang kepala banteng itu mengamanahkan keputusan bakal capres kepada Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.
“Kalau di PDIP hak pregoratif menetapkan capres dari unsur PDIP oleh Ibu Mega, itu kita hormati,” ujar Plate.
Tak hanya berupaya mencari jalan untuk menjalin komunikasi dengan PDIP, Plate juga mengungkapkan bahwa Nasdem sudah memantau beragam pernyataan Ganjar, kerap sejalan dengan keputusan Megawati. Di mana Ganjar selalu menyatakan dirinya mengikuti perintah ketua umum menyangkut potensi maju sebagai capres.
Menurutnya, keputusan Nasdem untuk mengusung bakal capres dari partai lain bukan dilakukan untuk mengambil manuver politik melalui jalan belakang. Akan tetapi, merupakan wujud mendahulukan kepentingan bangsa di atas kepentingan partai.
Oleh sebab itu, Steering Committee Rakernas Nasdem memberikan tiga nama bakal capres untuk diputuskan satu nama oleh Dewan Pengurus Pusat (DPP) Nasdem yang diwakili oleh ketua umumnya, Surya Paloh. Selain Ganjar, dua nama lainnya adalah Anies Baswedan dan Jendral Andika Perkasa.
“Dalam mencari pemimpin nasional, Nasdem melihat tokoh nasional yang layak jadi pemimpin nasional. Salah satu di antaranya adalah kader PDIP. Salah tidak? Tidak salah juga,” ungkap Plate.
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP, Hasto Kristiyanto angkat bicara soal kader PDIP, Ganjar Pranowo yang menjadi salah satu bakal capres Nasdem. Dia berujar bahwa dalam berstrategi politik, seluruh partai harus menjalankannya dengan etika.
“Setiap partai punya strategi sendiri. Prinsip yang dijalankan PDIP berpolitik itu dengan etika politik,” kata Hasto usai acara Haul Bung Karno yang diselenggarakan PDIP pada Senin (20/6) malam.
Hasto menyampaikan bahwa berpolitik dengan etika diperlukan agar tidak menimbulkan kebingungan di kalangan masyarakat. Menurutnya, komunikasi politik saat ini harus dijalankan dengan baik dalam rangka kerja sama menuju Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
“Kerja sama Pilpres ujung-ujungnya kan pada capres-cawapres. Jadi komunikasi dengan rakyat itu sesuatu hal yang positif dan jadi kewajiban bagi setiap parpol (partai politik),” ujarnya.
Kerja sama politik akan dijalin PDIP dengan partai-partai yang dianggap mampu memegang komitmen. Menurutnya, salah satu bentuk komitmen yang mesti dipegang yaitu tak mengambil kader-kader dari partai lain.
“Banyak pihak yang mengakui kalau bekerjasama dengan PDIP, kami memegang komitmen. Bukan partai yang suka menusuk dari belakang, yang suka mengambil kader-kader partai lain,” katanya.