Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Suharso Monoarfa menyambangi Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin (12/9). Ia menemui Presiden Joko Widodo untuk membahas sejumlah hal, salah satunya kisruh internal PPP.
"Saya tadi banyak bicara soal itu (PPP) dan soal Ibu Kota Negara (IKN)," kata Suharso di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (12/9).
Namun, ia tidak menjelaskan secara rinci pembicaraan dengan Kepala Negara.
Bagaimanapun, Suharso mengatakan ia akan menyelesaikan konflik internal PPP. "Nanti kami selesaikan baik-baik," ujar dia.
Pertemuan dengan Jokowi ini setelah Kementerian Hukum dan HAM telah menerbitkan surat keputusan pengesahan Muhammad Mardiono sebagai Pelaksana Tugas Ketua Umum PPP. Keputusan itu diteken oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly pada Jumat (9/10).
Artinya, pemerintah mengakui kepengurusan di bawah Mardiono. Sebaliknya, kubu Suharso tak tinggal diam. Mereka juga menyiapkan surat ke Kemenkumham. Alasannya, Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) yang menetapkan posisi Mardiono tak sesuai dengan prosedur yang ada di Partai Kakbah.
Konflik di internal Partai PPP ini bermula dari hasil Mukernas pada di Banten, Minggu (4/9). Posisi Suharso sebagai Ketua Umum PPP digantikan oleh Mardiono.
Wakil Ketua Umum PPP Arsul Sani mengatakan, penggantian posisi Suharso dikarenakan adanya kesepakatan bahwa pimpinan PPP tidak merangkap di jajaran pemerintahan, mengingat status Suharso yang menjabat sebagai Menteri PPN/Kepala Bappenas.
Sementara di sisi lain, pada Selasa (6/9) lalu, beredar sebuah video ketika Bimtek DPRD Fraksi PPP se-Indonesia, di dalam rekaman video tersebut Suharso menolak Hasil Mukernas.
"Begini, begini, saya masih Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan," katanya dalam video tersebut.
Mardiono juga akan mengundurkan diri dari posisi Dewan Pertimbangan Presiden. Namun Presiden Joko Widodo belum merestui pengunduran diri tersebut.