Penjabat Gubernur DKI Jakarta terpilih Heru Budi Hartono mulai menjelaskan langkah penanganan banjir selepas masa jabatan Anies Baswedan. Heru mengatakan relokasi rumah liar di badan Sungai Ciliwung bukan satu-satunya cara dalam menangani banjir di Ibu Kota.
Menurutnya, penanganan banjir akan disesuaikan dengan topografi masing-masing wilayah di Jakarta. Ia lalu mencontohkan pengerukan Sungai Ciliwung hingga Kampung Melayu yang dilakukan pada masa Joko Widodo menjabat sebagai gubernur.
"Tidak harus relokasi. Tidak harus normalisasi. Satu-satu kita lihat titik tertentu," kata Heru di Kompleks Istana Kepresidenan, Rabu (12/10).
Heru menilai ada beberapa tempat yang memang tidak bisa mengerjakan normalisasi sungai. Pada tempat-tempat tersebut, ia berencana untuk membangun sistem polder atau kendaraan pompa bergerak.
Sebagai informasi, sistem polder umumnya digunakan untuk menangani banjir karena rob. Beberapa sarana fisik yang harus dibangun dalam sistem polder adalah sistem drainase kawasan, kolam retensi, tanggul keliling kawasan, pompa, dan pintu air.
Heru menjadwalkan untuk mensosialisasikan strategi penanganan banjir pada masa kepemimpinannya pada Senin depan (17/10) setelah resmi dilantik. Proses pelantikan akan dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.
Di sisi lain, Heru mengatakan pembangunan sumur resapan merupakan salah satu solusi untuk beberapa titik di DKI Jakarta, khususnya pada wilayah Jakarta Selatan. Menurutnya, sumur resapan menjadi solusi yang sesuai lantaran permukaan Jakarta Selatan berada di bawah permukaan sungai.
Namun demikian, Heru mengatakan akan kembali melihat volume dan penempatan sumur resapan dalam program gubernur sebelumnya. Seperti diketahui, Anies Baswedan menargetkan pembangunan 1,8 juta sumur resapan selama masa pemerintahannya.
"Jangan melihat program itu siapa yang buat, tapi lihat lah program itu untuk siapa. Jadi, program sumur resapan itu tidak buruk juga," kata Heru.
Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo menugaskan Heru untuk menangani beberapa persoalan utama Ibu Kota yakni kemacetan, banjir, dan tata ruang. "Harus ada progres perkembangan yang signifikan," kata Jokowi.