Pemerintah tengah berupaya untuk menjalankan program konversi kompor LPG menjadi kompor listrik yang kini menyasar pada sektor kelompok rumah tangga ekonomi menengah ke atas.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Arifin Tasrif, mengatakan langkah ini sebagai implementasi clean cooking yang dapat mengurangi emisi gas rumah kaca yang ditimbulkan dari pembakaran bahan bakar fosil. Selain itu, kompor listrik juga dinilai bisa meminimalisir risiko kecelakaan yang dapat terjadi di dapur.
"Kami mungkin memikirkannya mulai dari segmen medium ke atas. Sebetulnya clean cooking sangat penting untuk mengurangi risiko dan emisi, serta memang harus terjangkau. Ini tiga faktor yang harus bisa diperhatikan," kata Arifin saat ditemui di Gedung Nusantara I DPR Jakarta pada Selasa (13/12).
Arifin berharap, implementasi kompor listrik pada sektor rumah tangga ekonomi mampu bisa memangkas pemakaian liquefied petroleum gas (LPG) sehingga berdampak positif pada penurunan impor LPG. "Memang sudah mempunyai daya saving yang cukup kan tidak usah lagi pakai yang LPG," ujar Arifin.
Sebelumnya, PLN juga mengaku terus menjalankan program kompor listrik sebagai upaya penyediaan energi bersih dan elektrifikasi di sektor rumah tangga. Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo, mengatakan program ini merupakan aksi korporasi yang tak terikat dengan program pemerintah.
"Kami terus menjalankan program kompor listrik tetapi bukan dalam kerangka untuk subsidi kompensasi. Jadi ini soft selling kepada pelanggan kami dengan kapasitas terpasang yang non subsidi," kata Darmawan saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VI DPR pada Senin (28/11).
Dia menyatakan, penggunaan kompor listrik dinilai lebih hemat ketimbang penggunaan gas elpiji non subsidi. Secara hitung-hitungan, harga LPG Bright dijual di angka Rp 18.000 per kilo gram (kg). Sementara penggunaan kompor listrik berada di kisaran Rp 11.700 hingga Rp 12.000 per kg listrik ekuivalen.
"Tetapi dibandingkan LPG 3 kg subisdi yang biaya di pasar Rp 18.000 per 3 kg, tentu saja penggunaan kompor listrik lebih mahal dua kali lipat. Dari Rp 6.000 ke Rp 12.000," ujarnya.
Guna mendukung pelaksanaan program elektrifikasi itu, PLN terus membuka lelang kepada perusahaan yang siap bekerja sama untuk menjadi penyuplai kompor listrik, dengan skala unit yang lebih kecil dari rencana kebutuhan ketika konversi masuk sebagai rencana program pemerintah pada Agustus-September.
"Kami akan meneruskan program itu dan ini bukan lagi program pemerintah tetapi aksi korporasi. Lelang terus berjalan dengan catatan skalanya kami perkecil sesuai dengan stok yang mereka siapkan," kata Darmawan.